Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Langgengkan Dinasti Politik, Gibran: Biar Warga yang Menilai...

Kompas.com - 21/10/2023, 22:52 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar mengenai tudingan keluarganya melanggengkan dinasti politik, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi soal usia capres dan cawapres.

Dengan adanya putusan tersebut, Gibran berpotensi melaju pada Pilpres 2024.

Terlebih, kini Gibran didukung parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Gibran pun menyerahkan penilaian tersebut kepada warga.

"Biar warga yang menilai, ya. Terima kasih," kata Gibran singkat saat ditemui di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023) malam.

Baca juga: Gibran ke Warga yang Mendukungnya Jadi Cawapres: Ada Kejutan Berikutnya, Tunggu Saja

Gibran juga tidak berbicara banyak mengenai namanya yang disebut-sebut berpotensi menjadi bakal cawapres. Ia meminta masyarakat menunggu kejutan-kejutan selanjutnya.

"Ada kejutan-kejutan berikutnya, ditunggu saja. Terima kasih untuk doanya, terima kasih sudah datang ke acara ini," ucap dia.

"Pokoknya dibawa santai saja, tunggu minggu depan," imbuh Gibran.

Gibran pun berharap Pilpres tahun depan berjalan aman dan damai, tidak perlu ada pertengkaran di dunia nyata maupun dunia maya.

"Pokoknya kita pengin Pilpres nanti semuanya aman dan damai, itu yang paling penting. Enggak boleh ada yang berantem, apalagi berantem di medsos," tutur Gibran.

Baca juga: Ingatkan Warga yang Mendukungnya Jadi Cawapres, Gibran: Jangan Berantem, apalagi di Medsos

Sebagai informasi, nama Gibran Rakabuming Raka makin santer terdengar usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin (16/10/2023).

Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Saat ini, hanya Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang belum mengumumkan nama bakal calon wakil presiden. Nama bacawapres pun makin mengerucut ke putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

Baca juga: Deklarasi Dukung Gibran Jadi Cawapres di Tugu Tani, Inisiator: Dia Layak Memimpin Indonesia

Hari ini, Gibran telah diusulkan Partai Golkar untuk mendampingi Prabowo Subianto. Jadwal Gibran pada hari ini pun dipenuhi kunjungan ke beberapa ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Gibran bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Setelah sowan kepada para ketum partai, putra sulung Presiden Jokowi itu menyempatkan diri datang ke Tugu Proklamasi untuk menyapa warga yang telah menunggunya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com