Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Dinasti Politik Jokowi, Kaesang: Yang Pilih Mas dan Bang Wali Kota Siapa?

Kompas.com - 21/10/2023, 20:21 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan berkomentar banyak soal munculnya isu dinasti politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditanya wartawan, Kaesang mengatakan, isu dinasti politik kerap dikaitkan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi Wali Kota Solo dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang kini menjadi Wali Kota Medan.

"Kalau katakanlah kemarin Mas Wali Kota (Gibran) nyalon menjadi Wali Kota Solo ataupun Bang Wali Kota Medan (Bobby). Ini kan pasti nyangkutnya ke situ kan. Yang milih siapa?" kata Kaesang saat ditanya wartawan di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (21/10/2023).

"Rakyat," jawab seorang wartawan.

"Ya sudah," imbuh putra bungsu Presiden Jokowi itu.

Baca juga: Golkar Dukung Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Kaesang: Yah, Kecewa Mas Wali Kota Enggak Masuk PSI

Diketahui, belakangan isu dinasti politik kembali muncul dan menjadi sorotan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Pemilu.

Lewat putusannya, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Salah satu kritik disampaikan Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi. Ia menilai putusan itu meneguhkan dinasti politik Jokowi.

Pasalnya, berkat putusan tersebut, Gibran berpeluang maju sebagai capres atau cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan bahwa putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia,” kata Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2023).

Baca juga: Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Deklarator Juanda: Kemunduran Reformasi

Hendardi berpendapat, upaya Jokowi membangun dinasti politik terlihat jelas.

Sampai-sampai, adik ipar Jokowi yang tak lain adalah Ketua MK Anwar Usman turun tangan untuk memuluskan jalan Gibran melenggang ke panggung pemilihan.

Keterlibatan Anwar Usman dalam mengubah putusan MK bukan sekadar asumsi belaka, lantaran diungkap langsung oleh hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang digelar Senin lalu.

“Pernyataan Saldi Isra sangat jelas dan terang benderang tentang Anwar Usman yang memimpin praktik penyimpangan konstitusi dengan mengubah putusan,” ujar Hendardi.

“Sikap yang seharusnya diambil Anwar adalah abstain, tapi ini malah mengorkestrasi putusan yang sesat, melampaui kewenangan dan cacat konstotusional,” lanjut dia.

Baca juga: Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Gibran: Terima Kasih kepada Keluarga Besar Golkar

Menurut Hendardi, putusan uji materi ini membuktikan bahwa MK bekerja untuk keluarga, bukan bangsa. Dia menduga, ini tak lepas dari hasrat Jokowi dan keluarganya untuk berkuasa.

“Tidak ada presiden yang sesibuk Jokowi dalam mempersiapkan penggantinya, kecuali Jokowi,” kata Hendardi.

“Hal ini terjadi bukan hanya karena nafsu kuasa Jokowi, tetapi juga kecemasan akan masa depan dirinya yang landing dari kursi kepresidenan dengan warisan kebijakan yang buruk di banyak sektor,” tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com