Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarator Juanda Kecewa Gibran Jadi Bacawapres Prabowo, Singgung Cawe-cawe Jokowi

Kompas.com - 21/10/2023, 14:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu deklarator Maklumat Juanda, Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan kekecewaannya menyusul dipastikannya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Ikrar yang merupakan pendukung Jokowi tersebut juga merasa tidak percaya dengan langkah cawe-cawe yang diduga dilakukan Presiden.

"Sangat kecewa. Bukan kecewa lagi, tapi sangat kecewa. Dan kita tidak percaya. Kecewa dan tidak percaya menjadi satu," ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/10/2023).

"Saya tidak menyangka Presiden yang menjadi idola bagi banyak orang, khususnya bagi kami-kami pakar politik, ahli hukum tata negara yang selalu mengharapkan Indonesia memiliki pemimpin yang menjadi panutan," jelasnya.

Baca juga: Pakar Nilai MK Sulit Pulihkan Kredibilitas Imbas Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Ikrar menjelaskan, sampai satu bulan lalu, dirinya masih belum percaya Presiden Jokowi akan mengambil langkah yang akan memudahkan pencalonan putranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sampai pada suatu hari dia berubah pikiran ketika sedang berbincang dengan sejumlah politisi yang juga rekan-rekannya.

Dari rekan-rekannya itulah Ikrar mengetahui kepastian bahwa ada tekanan politis untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi batas usia capres dan cawapres.

Mantan Duta Besar RI untuk Tunisia itu pun menduga ada rekayasa yang terjadi di MK. Yang mana putusan hakim yang tadinya menolak, kemudian berubah menjadi menerima sebagian.

Baca juga: Pakar Ragu Pilpres 2024 Berjalan Adil jika Gibran Jadi Peserta

Oleh karenanya, Ikrar khawatir dalam proses Pemilu 2024 yang berlangsung cukup panjang nantinya ada lagi rekayasa-rekayasa yang terjadi.

Terlebih, saat Gibran sudah resmi menjadi peserta pemilu nantinya dikhawatirkan Presiden menjadi tidak netral.

Sebab seorang Presiden memiliki kapital yang sangat besar lewat kekuasaannya.

"Bagaimana mau netral, wong anaknya ikut kontestasi (pemilu). Kebetulan dia masih Presiden Indonesia. Saya tidak menuduh, bukan mustahil dia akan menggunakan institusi baik TNI, Polri, BIN, BSSN," ungkap Ikrar.

Ikrar yang juga mantan Kepala Pusat Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu pun menyayangkan Presiden Jokowi yang sudah mencatat rapor baik di sejumlah bidang, baik ekonomi, infrastuktur, pembangunan di Papua dan sebagainya.

Baca juga: Jawaban Gibran Usai Diusulkan Golkar Jadi Bakal Cawapres Prabowo

"Tetapi justru menciderai situasi politik. Memberikan warisan yang berdemokrasi untuk generasi milenial, generasi Z," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, tanda-tanda Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto menjadi semakin jelas setelah Partai Golkar mengumumkan dukungan untuk Prabowo dan Gibran.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com