Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron Wahid Sebut Prabowo Bukan Orang Asing Bagi NU, Doakan Jadi Presiden di 2024

Kompas.com - 19/10/2023, 20:29 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukanlah orang asing bagi Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, Prabowo sudah menjadi anggota kehormatan di GP Ansor sejak 28 tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Nusron dalam sambutannya saat Relawan Jagat Prabowo mendatangi rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (19/10/2023) malam.

Diketahui, Nusron Wahid merupakan Ketua Dewan Pengarah Jagat Prabowo.

Baca juga: KPU Belum Dapat Info Jadwal Prabowo Daftar Capres-Cawapres

"Kami sampaikan bahwa beliau bukan orang lain, dan bukan orang asing bagi Nahdlatul Ulama dan anak muda Nahdlatul Ulama. Sebab, beliau sudah menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pemuda Ansor sejak 28 tahun yang lalu," ujar Nusron.

"Saat itu, ketua umumnya adalah abangda kami, almarhum Habib Iqbal Assegaf. Dan sekjennya adalah Pak Munawar Fuad. Jadi waktu itu beliau hadir di acara Ansor, dan dikasih anggota kehormatan, dan itu 28 tahun yang lalu," katanya lagi.

Oleh karena itu, Nusron menegaskan bahwa Prabowo bukanlah orang asing bagi NU.

Bahkan, Nusron menyebut Prabowo sebagai bagian dari keluarga NU secara umum. Sehingga, ia turut mendoakan Menteri Pertahanan itu bisa menjadi Presiden pada 2024.

Baca juga: Pengamat: Kalau Mahfud Jadi Cawapres Ganjar, Prabowo Bisa Saja Tak Peduli dan Pilih Gibran

"Insya allah, Allah memberkati dan menjadikan beliau Pak Haji Prabowo Subianto Presiden Indonesia periode 2024-2029 melanjutkan kepemimpinan daripada Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Nusron.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar adalah salah satu partai pengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Selain Golkar, Prabowo juga didukung oleh Partai Demokrat, Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora dan Garuda.

Partai pendukung Prabowo tersebut tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: Relawan Jagat Prabowo Pawai Obor Saat Datangi Rumah Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com