Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Kualitas Wapres Harus Sama dengan Presidennya, Bahaya jika Tiba-tiba Sakit atau Meninggal

Kompas.com - 14/10/2023, 17:48 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK mengingatkan kepada para calon pemilih agar jeli dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu diungkapkan JK dalam dialog publik “Pemilu Untuk Siapa, Rakyat dan Negara Di mana” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu, (14/10/2023).

JK mengatakan, kualitas calon presiden dan wakil presiden haruslah sama.

"Jadi presiden dan wakilnya harus sama kualitasnya, sama kemampuannya. Karena bahaya, jika tiba-tiba sakit, meninggal atau apapun. Jadi jangan salah berpikir, dan wapres harus siap jadi presiden,” kata JK, dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu.

Baca juga: Gibran Hadiri Rakernas Projo, Zulhas: Tanda-tanda Jadi Cawapres Prabowo

Peristiwa pergantian akibat presiden lengser pernah dialami Indonesia.

JK mencontohkan lengsernya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang kemudian digantikan Megawati Soekarnoputri.

“Sudah ada bukti waktu Gus Dur mundur, dan Bu Megawati yang gantikan jadi presiden,” ujar JK.

JK menyebutkan, wakil presiden harus siap jika sewaktu-waktu presiden ada halangan.

"Ini yang kadang-kadang dilihat salah, bahwa wapres adalah ban serep. Iya benar, wapres cadangan, jika ada presidennya,” kata JK.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Cawapres Ganjar Sudah Mengerucut, Siap Diumumkan

Dalam kesempatan itu, JK juga membandingkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) pada akhir masa kepemimpinannya.

JK menyebutkan bahwa SBY memposisikan diri netral dan tidak cawe-cawe.

“Nah pada tahun ini, kenapa Pak Jokowi tiba-tiba cawe-cawe? Ada apa ini? Mengapa terlalu berpihak?” ujar JK tanpa merinci maksud cawe-cawe yang dimaksud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com