Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Beda Pilihan Politik Itu Wajar, Jangan Fitnah dan Saling Menjelekkan

Kompas.com - 14/10/2023, 17:19 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Kamil,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk menjaga situasi politik tetap sejuk jelang Pemilu 2024.

Jokowi bilang, berbeda pilihan politik merupakan hal wajar. Perbedaan pilihan, kata dia, tak seharusnya menyebabkan perpecahan.

Ini Jokowi sampaikan saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Pro Jokowi (Projo) yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).

“Beda pilihan itu wajar, beda pilihan itu juga biasa. Jangan sampai karena beda pilihan, silaturahmi kita terganggu, jangan sampai,” kata Jokowi.

Baca juga: Tak Ada Prabowo di Rakernas Projo yang Dihadiri Jokowi

Tak bisa dimungkiri, kata Jokowi, memasuki tahapan Pemilu 2024, hawa politik kian menghangat. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk tidak ikut “mengompori” situasi.

Justru, ia meminta relawan untuk buru-buru memadamkan percikan “api” yang mungkin muncul di politik.

“Tidak usah saling menjelekkan, tidak usah saling mengolok-olok, apalagi sampai membuat fitnah yang tidak baik, tidak,” ujarnya.

Pada saat bersamaan, Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk tidak mudah terbawa perasaan. Dia mengingatkan bahwa rakyat Indonesia merupakan saudara sebangsa.

“Jangan dimasukkan hati. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana, benci sana, benci sana, benci sana, gunanya apa? Kita ini saudara sebangsa dan setanah air,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan rakyat untuk hati-hati dalam memilih pemimpin ke depan. Sebab, tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang semakin besar.

Sebutlah krisis pangan dan kenaikan harga bahan bakar. Belum lagi, perang yang terjadi di sejumlah negara, hingga perubahan iklim yang melanda berbagai belahan dunia.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, kepala negara bilang, Indonesia butuh pemimpin yang memiliki visi taktis jelas. Presiden ke depan harus punya keberanian dan nyali untuk menghadapi tekanan negara-negara besar.

“Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja, yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Baca juga: Singgung Capres Jagoanya di Rakernas Projo, Jokowi: Sabar, Orangnya Enggak Ada di Sini

Seperti diketahui, Indonesia tengah bersiap menggelar pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024. Hari pemungutan suara pilpres dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024.

Meski pendaftaran pilpres belum dibuka, ada tiga sosok yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (capres).

Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo diumumkan sebagai bakal capres PDI Perjuangan. Pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua partai politik non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah dideklarasikan sebagai bakal capres oleh partainya. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan dua parpol non Parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Sementara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com