Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Cerita Kronologi Mahfud Gagal Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019, Ditolak Golkar

Kompas.com - 13/10/2023, 14:12 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menceritakan kronologi kenapa Mahfud MD bisa gagal menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Yusril mengatakan, nama Mahfud MD digantikan oleh Ma'ruf Amin pada detik-detik terakhir pengumuman cawapres Jokowi.

"Seperti dulu kasusnya pergantian Pak Mahfud sama Pak Ma'ruf Amin. Itu kan terjadi secara tiba-tiba, hanya beberapa jam sebelum keputusan itu dibuat," ujar Yusril saat ditemui di Senopati, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Yusril mengungkapkan, untungnya saat itu kubu Jokowi cuma membocorkan inisial saja sebelum pengumuman cawapres. Inisial nama yang dibocorkan kala itu adalah "M".

Baca juga: Ada Desakan Pimpinan KPK Mundur, Mahfud: Biarkan Saja, Nanti Disikapi KPK

Menurut Yusril, pihak yang membuat Mahfud gagal maju sebagai cawapres Jokowi adalah Partai Golkar.

"Untung pada waktu itu hanya disebutkan inisial. Inisial yang disebutkan M. M ini Mahfud. Begitu Mahfud ini siap-siap, tiba-tiba ada penolakan dari Golkar terhadap Mahfud," katanya.

"Kenapa Golkar bersikeras menolak Mahfud? Kabar yang saya terima waktu itu, (Mahfud) pernah mendeklarasikan pembubaran Golkar," ujar Yusril melanjutkan.

Yusril mengatakan, Golkar saat itu sama sekali tidak menerima Mahfud yang menjadi cawapres Jokowi.

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Bacawapres di Jatim, Erick Thohir Ungguli Mahfud dan Cak Imin

Oleh karena itu, kubu Jokowi mencari tokoh lain yang berinisial "M" juga.

Hingga akhirnya, dipilihlah mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

"Tiba-tiba Mahfud deadlock, ditolak habis-habisan sama Golkar. Dicarilah orang yang inisialnya M di depan, ya Ma'ruf. Sayangnya, enggak Mahendra gitu," kata sambil berkelakar.

Dalam program Aiman Kompas TV yang ditayangkan pada 11 Januari 2022, Mahfud MD mengakui nyaris menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Mahfud, kala itu dirinya sudah dihubungi pihak Istana untuk mempersiapkan diri. Ia bahkan diminta menjahit baju untuk konvoi.

Namun, pada detik-detik terakhir, rencana itu berubah. Nama Mahfud digantikan oleh Ma'ruf Amin.

"Politik begitu bisa terjadi belokan tiba-tiba. Enggak apa-apa, itu biasa aja, selalu terjadi," kata Mahfud dalam program Aiman.

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Erick Thohir dan Mahfud MD Moncer, Khofifah Merosot

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com