Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hadir di Zimbabwe, BKKBN Bagikan Keberhasilan Program KB dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Indonesia

Kompas.com - 11/10/2023, 17:54 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) berpengaruh terhadap perubahan positif demografi Indonesia. 

Salah satunya adalah dalam hal penurunan tingkat kesuburan secara nasional secara signifikan. Hal ini ditandai dengan penurunan total fertility rate (TFR) sebesar 2,1 anak per perempuan. 

“Indonesia telah mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam strategi ekonomi dan pembangunan, mempercepat laju pembangunan berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup,” katanya.

Dia mengatakan itu mewakili Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo saat membagikan praktik baik tentang KB dan kesehatan reproduksi Indonesia di Pertemuan Dewan Tahunan ke-27 Partners in Population and Development (PPD).

Baca juga: 57,9 Persen Anak Indonesia Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, Kepala BKKBN: Ini Jadi Penyebab Stunting

Kegiatan itu juga digelar bersama dengan Konferensi Internasional Antar-Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan bidang Kependudukan dan Pembangunan di Zimbabwe, Senin (09/10/2023) waktu Zimbabwe.

Sukaryo mengatakan, pihaknya ingin menegaskan kembali komitmen berkelanjutan Indonesia sebagai salah satu pendiri PPD. 

Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen meningkatkan dan mempromosikan peran di tingkat nasional, regional, dan global untuk meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, KB, kependudukan, dan pembangunan. 

“Pemerintah Indonesia melalui BKKBN mempunyai komitmen yang kuat dan telah berkontribusi dalam program Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan sejak lama,” katanya membacakan sambutan dr Hasto.

Oleh sebab itu, Indonesia berbagi kasus uniknya melalui berbagi praktik terbaik mengenai program KB dan kesehatan reproduksi dan menarik kunjungan praktisi dari luar negeri sejak 1980-an.

Baca juga: BKKBN NTT Wujudkan Kampung Keluarga dengan Pembinaan dan Fasilitas

Indonesia mencatat lebih dari 5.200 pengunjung dari 114 negara di Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, negara maju, dan perwakilan lembaga internasional.

“Di tengah salah satu tantangan terbesar dalam hidup kami, Indonesia percaya bahwa implementasi program Aksi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan secara penuh dan efektif sangatlah penting,” katanya. 

Sukaryo mengatakan, Indonesia telah berkomitmen mempercepat kemajuan dalam masalah tersebut.

Dia juga menyebutkan, Indonesia telah meluncurkan serangkaian kerangka hukum terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, dan KB, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

“Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2021-2025, pemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional, yang berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat,” katanya.

Baca juga: BKKBN Ajak Remaja Cegah Stunting Sejak Dini

Turunkan stunting hingga 14 persen pada 2024

Lebih lanjut, Sukaryo mengatakan, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Percepatan Program Penurunan Stunting pada 2021, Indonesia melanjutkan komitmennya untuk menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com