Hadir di Zimbabwe, BKKBN Bagikan Keberhasilan Program KB dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Indonesia

KOMPAS.com - Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) berpengaruh terhadap perubahan positif demografi Indonesia. 

Salah satunya adalah dalam hal penurunan tingkat kesuburan secara nasional secara signifikan. Hal ini ditandai dengan penurunan total fertility rate (TFR) sebesar 2,1 anak per perempuan. 

“Indonesia telah mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam strategi ekonomi dan pembangunan, mempercepat laju pembangunan berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup,” katanya.

Dia mengatakan itu mewakili Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo saat membagikan praktik baik tentang KB dan kesehatan reproduksi Indonesia di Pertemuan Dewan Tahunan ke-27 Partners in Population and Development (PPD).

Kegiatan itu juga digelar bersama dengan Konferensi Internasional Antar-Kementerian Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan bidang Kependudukan dan Pembangunan di Zimbabwe, Senin (09/10/2023) waktu Zimbabwe.

Sukaryo mengatakan, pihaknya ingin menegaskan kembali komitmen berkelanjutan Indonesia sebagai salah satu pendiri PPD. 

Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen meningkatkan dan mempromosikan peran di tingkat nasional, regional, dan global untuk meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, KB, kependudukan, dan pembangunan. 

“Pemerintah Indonesia melalui BKKBN mempunyai komitmen yang kuat dan telah berkontribusi dalam program Kerja Sama Segitiga Selatan-Selatan sejak lama,” katanya membacakan sambutan dr Hasto.

Oleh sebab itu, Indonesia berbagi kasus uniknya melalui berbagi praktik terbaik mengenai program KB dan kesehatan reproduksi dan menarik kunjungan praktisi dari luar negeri sejak 1980-an.

Indonesia mencatat lebih dari 5.200 pengunjung dari 114 negara di Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, negara maju, dan perwakilan lembaga internasional.

“Di tengah salah satu tantangan terbesar dalam hidup kami, Indonesia percaya bahwa implementasi program Aksi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan secara penuh dan efektif sangatlah penting,” katanya. 

Sukaryo mengatakan, Indonesia telah berkomitmen mempercepat kemajuan dalam masalah tersebut.

Dia juga menyebutkan, Indonesia telah meluncurkan serangkaian kerangka hukum terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, dan KB, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

“Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 2021-2025, pemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional, yang berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat,” katanya.

Turunkan stunting hingga 14 persen pada 2024

Lebih lanjut, Sukaryo mengatakan, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Percepatan Program Penurunan Stunting pada 2021, Indonesia melanjutkan komitmennya untuk menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024.

“Hal itu dilakukan melalui peningkatan kesehatan reproduksi, penurunan 3 angka nol terkait kematian ibu, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pernikahan dini, dan praktik-praktik berbahaya lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Partners in Population and Development (PPD) merupakan sebuah inter-governmental organization yang dibentuk untuk memperluas dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pembangunan.

PPD terdiri dari 27 negara anggota yang terbentuk atas prakarsa pemerintah di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki semangat bersama untuk memperluas dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Indonesia adalah salah satu negara pemrakarsa terbentuknya PPD yang didirikan pada tahun 1995 dengan BKKBN sebagai focal point-nya. 

International Inter-Ministerial Conference on South-South and Triangular Cooperation in Population and Development: A High-Level Consultation Leading up to ICPD30 digelar di The Elephant Hills Hotel and Resort, Victoria Falls, Zimbabwe, pada 8-11 Oktober 2023 .

Kepala BKKBN  dr. Hasto Wardoyo merupakan anggota PPD Board dan Exco Indonesia.

Pada 2020, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 9 Executive Committee PPD/Dewan Eksekutif PPD periode 2021-2023. 

BKKBN dipilih negara-negara anggota PPD sebagai treasurer keuangan saat pertemuan di the 25th PPD Annual Board Meeting pada 16 Oktober 2020.

Komite Eksekutif periode 2021-2023 terdiri dari 9 negara, di antaranya Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (anggota), Benin (anggota), Kenya (anggota), dan Meksiko (anggota).

Delegasi Indonesia yang hadir dalam forum internasional tersebut, yakni Deputi Adpin BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Pusat Pelatihan, Kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB BKKBN) Ukik Kusuma Kurniawan, serta Partner Country Coordinators Indonesia Rizal Damanik.

Hadir pula, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri Penny Dewi Herasati, Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara Ima Primasanti, serta perwakilan UNFPA Indonesia Richard Makalew.