Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Didesak Copot Kapolda Kalteng Buntut Konflik Polisi Vs Warga di Seruyan

Kompas.com - 11/10/2023, 10:45 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Nanang Avianto.

Desakan pencopotan itu sebagai imbas dari bentrokan warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan dengan aparat kepolisian yang menewaskan seorang warga pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Tidak hanya Kapolda, Kontras juga mendesak agar Kapolres Seruyan turut dicopot dari jabatannya.

"Kapolri segera mengusut seluruh aparat kepolisian pelaku kekerasan dan penembakan yang mengakibatkan adanya korban jiwa serta luka-luka secara profesional, transparan dan akuntabel dan menindak tegas dengan mencopot Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Seruyan karena gagal dalam menangani massa aksi hingga menimbulkan korban jiwa," ujar Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Amnesty International Kecam Konflik Polisi Vs Warga di Seruyan yang Memakan Korban Jiwa

Selain itu, Kapolri juga didesak untuk menarik semua aparat keamanan dari lokasi konflik agraria di Desa Bangkal untuk memberikan rasa aman dan kondusifitas di lokasi.

Kontras juga meminta Kapolri agar melakukan evaluasi menempuh mekanisme peradilan umum kepada aparat kepolisian yang diketahui menggunakan kekuatan berlebihan sehingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia.

"Mengingat tindakan yang dilakukan nyata merupakan tindak pidana guna memberikan efek jera dan mencegah berulangnya peristiwa ini di masa yang akan datang," kata Dimas.

Di sisi lain, Kontras mendesak agar Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) melakukan evaluasi dan mencabut perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada yang menjadi penyebab konflik agraria dengan masyarakat.

"(Juga) mendesak Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk segera melakukan investigasi mendalam atas peristiwa ini dengan melakukan pendalaman konstruksi peristiwa, meninjau langsung di tempat kejadian dan memeriksa anggota Polres Seruyan yang diduga melakukan penembakan," katanya.

Baca juga: Kapolri Diminta Copot Kapolda Kalteng-Kapolres Seruyan Buntut 1 Warga Diduga Tewas Ditembak Polisi saat Bentrok

Sebelumnya diberitakan, seorang warga tewas diduga tertembak dan satu lainnya mengalami luka berat dalam bentrok antara warga Bangkal dan polisi di perusahaan perkebunan sawit, PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji membenarkan bahwa telah terjadi bentrok antara warga dan polisi di lokasi perkebunan sawit tersebut.

Erlan mengungkapkan, bentrok pecah pada Sabtu siang sekitar pukul 12.30 WIB.

Saat itu, polisi sedang melakukan pengamanan konflik di lahan perkebunan milik PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1.

Menurut versi polisi, sejumlah warga mengadang aparat sambil membawa ketapel dan tombak.

"Sehingga terpaksa diamankan, namun warga tidak terima sehingga warga melakukan perlawanan dan menyerang petugas," kata Erlan kepada Kompas.com pada 10 Oktober 2023.

Baca juga: Komnas HAM Akan Lakukan Penyelidikan Konflik Polisi Vs Warga di Seruyan yang Tewaskan 1 Warga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Nasional
Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Nasional
Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com