Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut 35 Area Lahan Sawit Penyebab Kebakaran Hutan Sudah Ditutup

Kompas.com - 09/10/2023, 13:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sebanyak 35 area lahan sawit ditutup karena diduga menjadi penyebab kebakaran hutan saat fenomena El Nino berlangsung.

Ia menuturkan, penyegelan itu merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, di samping upaya-upaya lain dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

"Penegakkan hukum juga semakin ditingkatkan, misalnya saat ini sudah ada 35 jumlah area (lahan sawit) yang telah disegel sebagai langkah awal penegakkan hukum," kata Mahfud di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Baca juga: Ular Kobra dan Piton Adang Petugas Pemadam Karhutla di Bangka Tengah

Mahfud menuturkan, sudah ada puluhan orang yang menjadi tersangka karena pembakaran lahan.

Di sisi lain, siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Utamanya kata Mahfud, pada daerah-daerah dengan titik panas.

Siaga darurat tersebut dilaksanakan dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinas-dinas terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta dengan memonitoring kawasan-kawasan lahan.

Mahfud menyatakan, operasi darat akan diutamakan mengingat operasi udara menggunakan pesawat sifatnya terbatas.

Baca juga: Pj Gubernur Sumsel Minta Jajaran Kepala OPD Fokus Tangani Karhutla hingga Kemiskinan Ekstrem

"Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB dengan jumlah yang sudah ratusan yang sudah kita water bombing dan lain sebagainya," tuturnya.

Adapun siaga darurat ini dilakukan karena berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak El Nino akan terjadi hingga bulan Februari - Maret 2024.

Diketahui, fenomena El Nino memang menyebabkan peningkatan titik panas. Kebakaran hutan tahun ini pun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun jika dibandingkan dengan fenomena El Nino pada tahun 2019, titik api atau kebakaran hutan pada tahun ini masih lebih kecil. Kendati begitu, pihaknya akan terus memonitor titik-titik api tersebut.

Baca juga: Cerita Tim Pemadam Karhutla di Kampar, Berjibaku Siang Malam dan Pindah-pindah Lokasi

"Meskipun (dampak El Nino) tadi Bu Dwikorita (Kepala BMKG) juga mengajak kita berdoa mudah-mudahan selesai di Januari. Tapi kita harus antisipasi sampai Februari dan Maret. Perkiraan moderatnya memang sampai Januari," jelas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com