Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Jokowi di HUT TNI: Dari Alutsista sampai Netralitas pada Pemilu

Kompas.com - 06/10/2023, 07:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika memberikan amanat dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10/2023) kemarin.

Dalam amanatnya, Jokowi banyak menyinggung soal modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menurutnya penting, tetapi terbentur anggaran.

"Untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar," kata Jokowi, Kamis.

Baca juga: Kagum Saksikan Pawai Alutsista di Jakarta, Warga: Semoga Anak Saya Kelak Jadi Prajurit

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik cara maupun peruntukannya.

Ia menyebutkan, belanja alutsista juga harus mempertimbangkan berbagai skala prioritas, salah satunya peluang terjadinya perang yang melibatkan Indonesia.

"Alutsista itu penting tetapi dilihat, apakah ada yang lebih penting? Apakah kita akan perang atau enggak? Jadi didahulukan yang mana, yang skala prioritas yang mana," kata Jokowi.

Ia menambahkan, modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan dalam negeri.

Oleh sebab itu, belanja alutsista harus mendorong transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, serta mengutamakan produk dalam negeri.

"Saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat," kata Jokowi.

Ketika ditanya soal kekuatan alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini, Jokowi menyebut hal itu bisa dilihat langsung oleh masyarakat lewat defile yang digelar saat upacara kemarin.

Ada beragam jenis alutsista yang ditampilkan dalam defile tersebut, antara lain, kendaraan tempur serta sejumlah jenis rudal.

"Meskipun itu baru sebagian kecil tapi sudah menunjukkan kurang lebih kekuatan kita seperti apa," kata dia.

Baca juga: Antusiasme Warga Saksikan Parade Alutsista HUT Ke-78 TNI, Girang Dilambaikan Tangan oleh Kakak Tentara

Namun demikian, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengakui bahwa alutsista yang dimiliki Indonesia belum sempurna.

"Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki, perlu kita evaluasi, tapi secara umum saya kira bagus," ujar Jokowi.

Pangan dan Pemilu

Tidak hanya soal alutsista, Jokowi juga sempat berbicara soal krisis pangan yang tengah melanda dunia dalam acara HUT TNI ini.

Menurut dia, anggota TNI harus peka dengan situasi tersebut karena dapat menentukan stabilitas negara.

"Saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini, punya kesadaran dan kepekaan terkait ini karena urusan pangan adalah urusan perut, sangat penting dan penentu stabilitas bangsa," kata Jokowi

Berbicara soal stabilitas negara, Jokowi tidak lupa memberi pesan kepada TNI untuk menjaga situasi damai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita kini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apa pun," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Modernisasi Alutsista Sangat Diperlukan, tapi Anggaran Terbatas

Ia mengatakan, TNI harus memberi pemahaman kepada masyarakat agar perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan perpecahan.

"Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar," kata dia.

Jokowi pun berpesan agar TNI tetap bersinergi dengan Polri serta menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pemilu 2024.

Respons Panglima

Merespons pernyataan Jokowi soal alutsista, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa modernisasi alutsista akan tetap menjadi prioritas bagi TNI.

Hanya saja, Yudo mengakui bahwa hal itu akan dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung dilakukan menyeluruh.

"Modernisasi iya pasti akan dilaksanakan, tetapi sesuai prioritas," kata dia.

Mengenai netralitas TNI menjelang Pemilu 2024, Yudo mengaku tidak bisa menghalangi sikap para purnawirawan yang sudah menunjukkan keberpihakannya kepada bakal calon presiden tertentu.

Namun, Yudo menekankan bahwa ia dapat mempengaruhi para anak buahnya untuk bersikap netral.

"Saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana cara-cara TNI tetap netral. Karena kuncinya cuma satu, dalam menyukseskan pemilu, kuncinya TNI, Polri, ASN, harus netral,” kata Yudo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com