Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Geopolitik Laut Natuna Utara dalam Konteks Politik Luar Negeri

Kompas.com - 05/10/2023, 08:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia akan terus berada di tengah-tengah kontestasi geopolitik.

Namun dengan menjaga kohesinya dan prinsip-prinsip diplomasi, negara ini dapat memainkan peran signifikan dalam menjaga stabilitas regional dan kontribusi positifnya terhadap tatanan geopolitik global.

Indonesia, dengan politik luar negeri bebas-aktifnya, merupakan aktor penting dalam geopolitik regional dan global.

Republik besar ini terus berkomitmen untuk mempertahankan kedaulatannya dan mempromosikan kepentingan nasionalnya sambil berperan sebagai mediator dan penengah dalam konflik internasional.

Dengan menghadapi tantangan geopolitik dan terus mengikuti perkembangan dunia, Indonesia akan memainkan peran semakin penting dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

Kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Sang Proklamator negara besar ini memandang bahwa Indonesia harus bebas untuk memilih jalur politik yang sesuai dengan kepentingannya sendiri, sambil tetap aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Kebijakan ini diteruskan oleh pemerintah-pemerintah berikutnya, termasuk masa pemerintahan pasca-reformasi, Presiden Joko Widodo.

Hal yang ditekankan pula bahwa salah satu prinsip utama dalam kebijakan bebas-aktif adalah mengutamakan perdamaian dan diplomasi, sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik internasional.

Indonesia selalu berupaya untuk berperan sebagai mediator dan penengah dalam konflik regional maupun global.

Lingkungkan Geopolitik berubah

Dalam lingkungan geopolitik yang terus berubah, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan dan kontestasi dalam upaya menjaga kedaulatan dan kepentingannya.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kontestasi geopolitik Indonesia, antara lain salah satu isu utama adalah klaim wilayah maritim di Laut Cina Selatan.

Beberapa negara, termasuk China, Taiwan, dan beberapa negara ASEAN, memiliki klaim yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan tersebut.

Indonesia harus menjaga kedaulatannya dan senantiasa berusaha menjaga stabilitas di kawasan tersebut melalui diplomasi dan kolaborasi regional.

Di tengah persaingan geopolitik antara kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan China, Indonesia harus menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negerinya.

Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi regional seperti ASEAN, yang memungkinkannya untuk berperan dalam pembentukan kebijakan di tingkat regional dan global.

Indonesia terus berkomitmen menjalankan kebijakan luar negeri bebas-aktifnya, sebagai landasan dalam berinteraksi dengan negara-negara lain.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin rumit, Indonesia harus tetap mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya sambil tetap berperan dalam menjaga perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com