JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba merupakan sebuah pelajaran sekaligus peringatan bagi pemerintah.
Sandiaga mengatakan, pihaknya akan meningkatkan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam merespons kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO.
"Ini pelajaran ya bagi kita dan seperti alarm juga. Jadi salah satu yang diangkat, meski kita masih tunggu penjelasan dari UNESCO awal tahun depan, tapi yang terlihat adalah aspek sinergitas antara badan pengelola dengan pemangku kepentingan yang lain," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Baca juga: Kaldera Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Menparekraf: Belum Ada Kerugian
Sandiaga mengatakan, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba agar Danau Toba tidak dicoret dari daftar UNESCO Global Geopark.
Ia mengeklaim, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah strategis setelah mendapat penjelasan lengkap dari UNESCO.
"Salah satunya adalah mengintegrasikan antara badan pengelola komunikasinya dengan badan otorita jadi itu yang jadi catatan kita," kata Sandiaga.
Ia mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan langkah terkait keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian mutu air, hingga pelaksanaan event-event di Danau Toba seperti F1 Powerboat.
"Sosialisasi yang lebih baik, sinkronisasi, dan harmonisasi dari kebijakan itu yang nanti akan kita perbaiki ke depan," kata dia.
Sandiaga menyampaikan, pemerintah juga akan memberikan informasi kepada calon wisatawan bahwa Danau Toba masih terjaga alamnya dan pemerintah punya komitmen agar Danau Toba tetap berstatus sebgai UNESCO Global Geopark.
"Per hari ini kunjungan ke Danau Toba meningkat signifikan dan kita akan meminimalisasi dampak negatif terhadap kartu kuning tersebut," ujar Sandiaga.
Baca juga: Penjelasan Kemenparekraf soal Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba
Kawasan wisata Geopark Kaldera Toba mendapatkan kartu kuning dari UNESCO (United Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization) karena badan pengelola Danau Toba dinilai tidak maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.
Kartu kuning yang diberikan UNESCO ini mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba untuk melakukan pembenahan selama dua tahun.
Apabila target perbaikan selama dua tahun ke depan tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapatkan kartu merah atau keluar dari keanggotaan UNESCO Global Beopark (UGGp).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.