Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Yakin KPK Tahu Cara Cari Mentan Syahrul yang "Hilang Kontak"

Kompas.com - 04/10/2023, 12:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yakin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahu cara yang akan ditempuh untuk mencari keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dikabarkan hilang kontak.

Mahfud menyatakan, pemerintah sendiri belum mengetahui di mana keberadaan Syahrul saat ini.

"Dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh, ya mudah-mudahan segera ketemu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang Menghilang Usai Rumahnya Digeledah KPK

Mahfud menilai, Syahrul akan dapat segera ditemukan. Sebab, dia meyakini, seseorang sekelas menteri tidak semudah itu menghilang.

"Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari begitu saya kira tidak mudah," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia pun tidak mau berspekulasi bahwa hilangnya Syahrul ini merupakan bentuk menghindari proses hukum karena disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Sebab, sejauh ini KPK belum menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas menghilangnya Syahrul.

"Ini kan belum DPO, kita tunggu informasinya saja dulu," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku kehilangan kabar atau lost contact dengan Syahrul Yasin Limpo.

"Betul. Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak menteri sampai hari ini," ujar Harvick, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Geger Mentan Syahrul Yasin Limpo Hilang di Eropa Setelah Rumah Digeledah KPK

Politikus Partai Nasdem itu diketahui tengah melakukan kunjungan kerja ke Roma, Italia, pada pekan lalu.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan, Syahrul belum termonitor masuk ke Indonesia, padahal ia dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu (1/10/2023) lalu.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengeklaim, Syahrul belum kembali ke Indonesia karena harus berobat di luar negeri.

Adapun Syahrul menjadi sorotan karena KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut KPK, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan, tapi belum mau mengungkap identitasnya.

Penyidik pun telah menggeledah rumah dinas Syahrul dan kantor Kementan pada pekan lalu untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com