Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tekan Angka Kecelakaan, Dirut Jasa Raharja Sampaikan Pentingnya Bayar Pajak dan Keselamatan Berlalu Lintas

Kompas.com - 04/10/2023, 11:51 WIB
F Azzahra,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Jasa Raharja sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjalankan berbagai upaya perlindungan masyarakat. Beberapa di antaranya dilakukan lewat pencegahan kecelakaan lalu lintas dan sosialisasi membayar pajak.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Penegakkan Hukum 2023 yang digelar oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Hotel Discovery Kartika Bali, Senin (2/10/2023).

"Akhir-akhir ini pembayaran pajak kendaraan bermotor di lingkup masyarakat mulai meningkat, tetapi masih ada masyarakat yang abai terhadap kewajiban ini," kata Rivan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/10/2023).

Oleh karena itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Korlantas Polri terus menggencarkan sejumlah upaya. Tercatat hingga Desember 2022, sumbangan wajib (SW) Jasa Raharja meningkat sebesar 6,9 persen atau lebih besar dari periode sebelumnya.

Baca juga: Jasa Raharja Raih 4 Penghargaan di GRC & Performance Excellence Award, Rivan A Purwantono: Komitmen Kami Layani Masyarakat

"Seluruh wilayah mengalami peningkatan lebih dari 95 persen. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak untuk mendorong masyarakat dalam membayar pajak," tutur Rivan.

Rivan pun mengungkapkan keprihatinannya terkait banyaknya kecelakaan lalu lintas yang didominasi oleh laki-laki berusia produktif.

"Berdasarkan survei, 66,5 persen korban kecelakaan lalu lintas adalah pria usia produktif. Sementara, 50 persen korban kecelakaan berasal dari masyarakat miskin dan merupakan tulang punggung keluarga yang tidak lagi mampu menafkahi," ujarnya.

Menurutnya, melalui kesadaran masyarakat terhadap pentingnya patuh dalam berlalu lintas dan membayar pajak, dapat menjadi langkah positif dalam menjaga keselamatan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Baca juga: Dirut Jasa Raharja Pantau Pelaksanaan Operasi Zebra Gabungan di Taman Bungkul Surabaya

"Harapannya agar seluruh upaya ini dapat berlanjut dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman di Indonesia," tutur Rivan.

Adapun Rakernis 2023 yang digelar tersebut memiliki tema "Netralitas Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas dalam Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai Wujud Profesionalisme dan Transparansi Polisi Lalu Lintas (Polantas) Presisi Guna Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang Kondusif".

Dalam kesempatan itu, Kepala Korlantas Polri Firman Shantyabudi mengatakan, dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya menuntut kesesuaian seluruh aspek kehidupan, salah satunya Direktorat Penegakan Hukum yang bertanggung jawab menciptakan kamseltibcarlantas.

"Menjelang Pemilu 2024, Polri dibutuhkan sebagai pelayan dan penegak hukum dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga aktivitas demokrasi dapat berjalan dengan kondusif," ujar Firman.

Baca juga: Optimalkan Pelayanan Korban Kecelakaan, Jasa Raharja Kunjungi 2 RSUD di Malang

Oleh karena itu, Polantas menjalankan amanat Undang-undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat kecelakaan, dan membangun ketertiban lalu lintas selama pelaksanaan Pemilu 2024.

"Polantas memiliki kewenangan sebagai penegak hukum yang profesional dan adil dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar," imbuh Firman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com