Pimpin Ratas soal Mitigasi El Nino, Jokowi Beri 3 Perintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas soal El Nino di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/10/2023).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi dan jajaran membahas mulai dari soal kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Intinya, arahan Yang Terhormat Bapak Presiden ada tiga hal, yaitu pertama pemetaan persoalan secara komprehensif," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya usai ratas pada Senin.

"Yang kedua fokus untuk strategi tersedianya air, dan yang ketiga daerah sentra produksi pangan agar dicek terus menerus untuk kecukupan air," katanya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Sebut Rencana Impor Beras untuk Kebutuhan Tahun Depan, Antisipasi Dampak El Nino

Terkait dengan karhutla, Siti menjelaskan bahwa berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot).

Dari jumlah tersebut ada peluang 80 persen menjadi titik api atau fire spot.

"Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah," ujar Siti.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla.

Baca juga: Kapan Fenomena El Nino Berakhir?

Siti Nurbaya juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.

"Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi, kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelitnya di sana juga ada," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara untuk mengatasi karhutla.

Untuk operasi udara, BNPB mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing.

"Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan," ujar Suharyanto.

Baca juga: BMKG Prediksi Suhu Panas yang Melanda Jakarta dan Sekitarnya Berlangsung sampai November 2023

Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram.

Selama dua bulan terakhir, BNPB terus melaksanakan TMC di sejumlah provinsi, antara lain di Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.