Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Bisikan Jokowi dan Imajinasi Titik Temu Ganjar-Prabowo

Kompas.com - 02/10/2023, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) begitu lihai memainkan bahasa simbol (kode). Jumat lalu (29/9/2023), kode itu mengundang riuh rendah dan tepuk tangan peserta Rakernas IV PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, Jakarta.

Dengan terang-terangan, saat memberikan sambutan dalam Rakernas IV PDI Perjuangan itu, Jokowi menyampaikan telah berbisik ke bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Jokowi meminta setelah Ganjar dilantik menjadi presiden kelak, langsung mengurus kedaulatan pangan.

Terkesan Jokowi meyakini bahwa Ganjar akan menjadi pemenang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Tadi saya bisik-bisik ke beliau, 'Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan, enggak usah lama-lama'," ujar Jokowi (Kompas.com, 29/09/2023).

Saya mengikuti sambutan Jokowi melalui Youtube. Saya membaca kesan keseriusan presiden menanggapi isu kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi tema Rakernas IV PDI Perjuangan.

Persoalan pangan, menurut Jokowi, sangat nyata dan menjadi isu serius dunia. Pertama, karena faktor perubahan iklim dunia, dan kedua karena faktor geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina.

Sejumlah negara juga menahan produksi pangan, tak lagi mengekspor ke negara lain. Pangan menjadi langka dan mahal.

Tak ada cara lain, kata Jokowi, perencanaan untuk menciptakan kedaulatan pangan harus dimulai dari sekarang.

Ia menyambut positif dan sangat setuju dengan gagasan kedaulatan pangan yang disampaikan Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo pada Rakernas tersebut.

Bisikan, tapi diungkapkan secara terang-terangan di forum terbuka, namanya bukan lagi bisikan. Di era media sosial hari ini secepat kilat pula bisikan itu diketahui oleh publik. Kategori informasinya tak lagi terbatas.

Tak aneh pula bila segera diikuti tafsir atas peristiwa tersebut. Apalagi diawali teks visual Jokowi dan Ganjar menggandeng Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P, saat menuruni tangga panggung Rakernas IV PDI-P. Teks visual itu juga viral bersama teks bisikan Jokowi ke Ganjar.

Dengan tangkas pula Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, mengonstruksi makna bisikan Jokowi ke Ganjar Pranowo. Ia mengklaim bisikan itu kode keras bahwa Jokowi berada di barisan yang sama untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ini hard code dari Presiden Jokowi terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi, pangan mempersatukan, pangan membangun komitmen pemenangan pemilu legislatif dan presiden secara bersama-sama," kata Hasto (Kompas.com, 29/09/2023).

Dua poros

Bisikan Jokowi ke Ganjar, saya kira, memperlihatkan pula keseriusan perjuangan imajinasi dua poros Pilpres 2024 menjadi kenyataan, ada titik temu poros Ganjar-Prabowo. Kebetulan bisikan itu dilakukan pada saat menguatnya kembali diskusi dua poros pilpres.

Pertanyaannya, siapa paling berkepentingan terhadap dua poros pilpres, titik temu Ganjar-Prabowo? Siapa yang paling mau/ingin dua poros pilpres itu bukan sekadar imajinasi?

Dari aspek penyelenggaraan pemilu, dua poros pilpres akan menghemat biaya yang tidak kecil. Dengan dua poros, pilpres hanya satu putaran. Bila tiga poros atau lebih, berpotensi dua putaran.

Dana penghematan pilpres bisa dialokasikan buat kepentingan lain. Misal, urusan kedaulatan pangan yang menurut PDI-P dan Jokowi sangat nyata dan serius.

Dengan pilpres satu putaran, masyarakat juga segera terbebas dari beban hiruk-pikuk pilpres. Perbedaan pilihan politik pada pilpres sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial. Kohesivitas sosial tentu saja terganggu oleh perbedaan pilihan politik.

Apalagi di sejumlah daerah segera disusul pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dampak sosio-psikologis patut dipertimbangkan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com