JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah tidak mengalihfungsikan lahan-lahan subur di Indonesia untuk keperluan lain.
Megawati mengingatkan Presiden Joko Widodo supaya fokus pada upaya ketahanan dan kedaulatan pangan di Tanah Air.
Ini Mega sampaikan saat berpidato dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).
“Politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan,” kata Mega.
“Bapak Presiden, kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah-tanah yang subur, di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi, Bapak Presiden,” lanjut putri Proklamator Soekarno itu.
Mendengar ucapan Mega, Jokowi yang duduk di kursi peserta rakernas barisan paling depan tampak mengangguk-anggukan kepala.
Mega mengatakan, seluruh desain politik-ekonomi pangan mesti menempatkan petani dan nelayan sebagai sentral kebijakan. Negara harus mampu menjamin petani dan nelayan bisa menjadi tuan di negeri sendiri.
“Ini bukan karena kita mau pemilu ya, tetapi ini saya renungkan bertahun-tahun mengapa Bapak saya selalu mengatakan petani dan nelayan itu sokoguru dan saya bisa mengerti sekarang,” ujarnya.
“Tanpa ragu sedikit pun PDI-P menyatakan bahwa ke depan pangan bisa menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia,” tutur Mega.
Adapun Rakernas IV PDI-P ini akan berlangsung selama tiga hari, dibuka pada Jumat hari ini dan akan ditutup pada Minggu (1/10/2023).
Rakernas mengusung tema 'Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia' dengan sub tema 'Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia'.
Diklaim, kurang lebih 4.000 petani dan nelayan dari berbagai daerah hadir di acara ini selain para kader partai.
Sementara itu, ratusan ribu kader dari tiga pilar partai PDI-P hadir memadati arena Rakernas IV. Pilar pertama adalah struktural partai, anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, pengurus partai, DPLN, DPC, DPD, hingga DPP partai.
Pilar kedua yaitu seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional. Sementara, pilar ketiga adalah seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, seluruh kepala daerah, dan wakil di tingkat kabupaten atau kota.
https://nasional.kompas.com/read/2023/09/29/17144011/megawati-ke-jokowi-pak-presiden-saya-minta-tanah-subur-jangan-dikonversi