Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Duet Prabowo-Ganjar, Gerindra: Apakah Pantas Kami Tawarkan Posisi Cawapres ke PDI-P?

Kompas.com - 29/09/2023, 12:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Habiburokhman kembali memberikan tanggapan perihal wacana duet antara bakal calon presiden (capres) dari PDI-P, Ganjar Pranowo, dengan bakal capres dari Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut Habiburokhman, Gerindra tetap berpegang pada keputusan mendorong Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Oleh karenanya, Gerindra mempertimbangkan sisi kepantasan apabila ingin menawarkan posisi bakal calon presiden (cawapres) kepada Ganjar Pranowo.

"Saya enggak bisa menilai, tapi dalam konteks kepantasan, apakah pantas kami tawarkan posisi (bakal) cawapres kepada PDI-P yang partai besar, dua kali pemenang pemilu?" ujar Habiburokhman dalam acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV pada Kamis (28/9/2023).

Baca juga: PDI-P Sebut Sangat Mungkin Duet Ganjar-Prabowo Dibuka Lagi, Tergantung 5 Pihak

Hal itu disampaikan Habiburokhman menjawab pertanyaan soal apakah mungkin jika nantinya Prabowo berduet dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Pak Ganjar juga tokoh sangat potensial. Apakah pantas kami tawarkan cawapres kepada beliau? Itu kan soal kepantasan," kata Habiburokhman.

"Di sisi lain, kita enggak akan mundur satu langkah saja, enggak akan mundur. (Prabowo) Sebagai (bakal) capres enggak akan mundur," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman juga menjelaskan soal awal mula isu duet Ganjar-Prabowo dari sudut pandang Partai Gerindra.

Baca juga: Soal Wacana Ganjar-Prabowo, Gerindra: PDI-P Itu Cinta Pertama Gerindra

Menurutnya, memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan soal siapa saja nama-nama yang berpotensi sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo.

Pernyataan Presiden itu disampaikan setelah Ganjar dideklarasikan PDI-P sebagai bakal capres yang diusung untuk Pilpres 2024.

"Bahwa apa yang terjadi ketika setelah pengumuman 22 April, capres PDI-P. Lalu, Pak Jokowi (ketika) hari raya (Idul Fitri) menyatakan bakal cawapres Pak Ganjar. Lalu, ada (disebut) termasuk termasuk Pak Prabowo akan menemukan bakal cawapresnya," kata Habiburokhman.

"Sudah kami konfirmasi, maksud Pak Jokowi bukan Prabowo menjadi cawapres Ganjar, tapi Pak Prabowo akan menemukan cawapres sendiri juga," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Soal Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Gerindra: Kita Belum Kepikiran Bagaimana Solusinya

Habiburokhman juga menyatakan bahwa saat Ganjar bersama Prabowo dan Presiden Jokowi menghadiri panen raya di Kebumen pada Maret 2023, tidak ada permintaan agar keduanya berduet sebagai bakal capres-cawapres.

"Sudah saya cek juga ke orang yang saat itu di situ, yakni Pak Prabowo sendiri tidak ada. Enggak ada Ganjar-Prabowo, enggak ada. Yang jelas tidak ada Pak Prabowo jadi cawapresnya Pak Ganjar itu, kayaknya sama sekali enggak ada," katanya.

Baca juga: Wacana 2 Poros dan Duet Ganjar-Prabowo Tak Dibahas Saat Rapat TPN Ganjar

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai bahwa peluang dirinya dipasangkan dengan Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mungkin terjadi.

"Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU (Komisi Pemilihan Umum), semua peluang bisa terjadi," kata Ganjar singkat saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada 20 September 2023.

Namun, Ganjar enggan mengomentari lebih lanjut mengenai kemungkinan dirinya berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya mengatakan tidak sependapat bahwa kandidat bakal cawapres sudah mengerucut pada satu nama, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Sampai hari ini belum (nama cawapres), masih semua digodok. Ini ada Pak Sekjen (nunjuk Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto), ini ada Pak Sekjen PPP (nunjuk Sekjen PPP Arwani Thomafi). Beliau-beliau ini yang hari ini intens. Saya juga ikut komunikasi. Jadi, kami semua berembuk dan tentu kami sedang berbincang masalah ini. Sabar," ujar Ganjar.

Baca juga: PDI-P Sebut Sangat Mungkin Duet Ganjar-Prabowo Dibuka Lagi, Tergantung 5 Pihak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com