Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Bilang Duet Prabowo-Ganjar Memungkinkan, tapi Repot

Kompas.com - 27/09/2023, 20:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sebenarnya duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan bakal calon presiden (capres) PDI-P Ganjar Pranowo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memungkinkan untuk terjadi.

Pasalnya, sampai saat ini, belum ada bakal pasangan capres-cawapres yang sudah pasti karena belum didaftarkan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, pendaftaran capres-cawapres di KPU baru dibuka pada 19-25 Oktober 2023 mendatang.

"Kalau belum daftar, ya memungkinkan. Kalau belum daftar ya," ujar Muzani saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Rabu (27/9/2023) malam.

Baca juga: Soal Wacana Ganjar-Prabowo, Gerindra: PDI-P Itu Cinta Pertama Gerindra

Namin, Muzani mengungkapkan, memasangkan Prabowo-Ganjar untuk Pilpres 2024 sebenarnya repot secara teknis.

Sebab, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres.

Sedangkan Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra sudah dideklarasikan juga sebagai bakal capres.

"Jadi teknisnya ini agak... Teknis politiknya harus bagaimana menjelaskannya kepada konstituen," kata Muzani.

"Partai koalisi sudah ada, (sama-sama) sudah ada, sama-sama. Tapi secara teknis mungkin (terjadi). Karena belum dua-duanya belum daftar KPU dan dua-duanya belum punya wakil presiden," ujarnya lagi.

Baca juga: Soal Wacana Duet Ganjar-Prabowo, Gerindra: Kita Belum Kepikiran Bagaimana Solusinya

Diketahui, Prabowo saat ini tengah diusung sebagai bakal capres oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang diisi empat partai parlemen yaitu Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Partai Demokrat.

Selain itu, ada pula partai non parlemen yang turut mendukung pencalonan Prabowo, yakni Partai Gelora dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara PDI-P diketahui mendukung pencalonan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Hanura.

Namun, Prabowo maupun Ganjar hingga kini belum menentukan kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi. Padahal, waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres ke KPU kian dekat.

Baca juga: Pengamat: Pasangan Ganjar-Prabowo Sulit Terealisasi, tetapi Prabowo-Ganjar Mungkin

Meskipun ada tiga bakal capres yang saat ini namanya telah mencuat di permukaan, namun mencuat wacana Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) capres-cawapres. Termasuk juga wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menilai, tak menutup kemungkinan bahwa ada pembicaraan soal Pilpres 2024 saat Prabowo dan Megawati bertemu. Termasuk, menduetkan Prabowo dan Ganjar di kontestasi tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com