Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/09/2023, 17:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tetap sah meski partai politik (parpol) tersebut baru-baru ini melakukan pergantian kepengurusan.

Idham meyakini bahwa PSI segera mendaftarkan pergantian pengurus parpolnya kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Mengenai pencalonan PSI, ya tetap sah sesuai dengan apa yang telah mereka ajukan," ujar Idham usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilu yang digelar di Hotel Aston, Denpasar, Bali, Rabu (27/9/2023).

"Itu (pergantian kepengurusan) tidak berpengaruh. Pergantian kepengurusan itu adalah hal biasa. Saya yakin PSI juga segera mendaftarkan pergantian pengurus ke Kemenkumham untuk mendapatkan keputusan pengesahan atas perubahan pengurus parpol," katanya lagi.

Baca juga: Puan Ajak PSI Dukung Ganjar, Kaesang: Kita Siap, Asal Win-Win, Bukan Win-Lose

Nantinya, setelah kepengurusan baru disahkan dalam bentuk keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), pihak Kemenkumham segera menyampaikan kepada KPU.

"Hal tersebut diatur dalam peraturan Kemenkumham mengenai pengesahan pengurusan partai politik. Pasalnya, nanti saya share karena rinci sekali waktunya sudah diatur," ujar Idham.

Sebagaimana diketahui, PSI melakukan perubahan kepengurusan baru-baru ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI dijabat oleh Giring Ganesha. Pada 25 September lalu, Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggantikan Giring sebagai ketua umum partai yang identik dengan anak muda itu.

Baca juga: Kaesang Mengaku Ditelepon Jokowi Setelah Jadi Ketum PSI, Ini Isi Pembicaraannya

PSI sendiri telah mendaftarkan bakal caleg ke KPU pada 14 Mei 2023.

Bahkan, PSI menargetkan 15 juta suara sah nasional pada pemilu mendatang. Sebab, partai tersebut ingin masuk ke parlemen.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI gagal mengirimkan kadernya ke Senayan karena hanya mendapatkan 2,6 juta suara atau setara 1,85 persen.

Padahal, untuk bisa mendapatkan kursi DPR RI, parpol harus bisa mendapatkan suara dengan presentase minimal empat persen.

Baca juga: PSI Belum Deklarasi Dukungan Capres, Puan: Ayo Mas Kaesang Ikut PDI-P Saja

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Nasional
Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Nasional
Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Nasional
Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Nasional
Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Nasional
Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Nasional
Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Nasional
Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Nasional
Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Nasional
Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Nasional
Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

Nasional
Akhir Pekan, Ganjar Jalan-jalan di Mal Grand Indonesia

Akhir Pekan, Ganjar Jalan-jalan di Mal Grand Indonesia

Nasional
Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com