Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Akui Bahas Peta Politik Saat Bertemu Puan Maharani

Kompas.com - 27/09/2023, 12:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap isi pertemuannya dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani beberapa waktu lalu.

Luhut mengakui bahwa pertemuan dengan Puan turut membahas peta politik terkini dan Puan meminta beberapa pendapat kepadanya terkait hal itu.

"Kita bicara banyak, ya bagaimana peta semua ini dan beliau minta beberapa pendapat-pendapat saya, ya saya berikan," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Enggan Ungkap Isi Pembicaraan dengan Luhut, Puan: Rempeyek

Akan tetapi, Luhut tidak mau mengungkap pendapat apa yang ia berikan kepada ketua DPR tersebut.

"Saya kira biar bertanya Bu Puan saja," ujar Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu.

Luhut pun menepis anggapan bahwa pertemuan itu digelar sebagai upaya mengajak Golkar bergabung ke barisan koalisi PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Seperti diketahui, Golkar kini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden.

Baca juga: Luhut: Potensi Investasi Bursa Karbon Mencapai Rp 146,3 Triliun

"Ah enggak juga, enggak ada urusannya," kata Luhut.

Pertemuan antara Luhut dan Puan diketahui dari foto yang diunggah di akun Instagram Puan, @puanmahariniri, pada Senin (25/9/2023).

Foto tersebut memperlihatkan Puan dan Luhut tengah asyik berebut rempeyek di sebuah stoples besar.

Saat dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut, Puan hanya melempar candaan dengan menyebut isi pertemuan tersebut berkisar soal rempeyek.

"Rempeyek, he-he-he," ujar Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com