Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Akan Gunakan Hak Pilih Sebab Yakin Pemilu 2024 Aman

Kompas.com - 24/09/2023, 11:52 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkap besar masyarakat bakal menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 karena meyakini pemerintah dan aparat keamanan mampu menjamin stabilitas keamanan dan politik.

Survei dilaksanakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Tanah Air.

"Hampir semua responden (92,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 nanti," demikian menurut Litbang Kompas seperti dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Bahkan menurut Litbang Kompas, sebanyak 88,4 persen responden menyatakan akan mengikuti pemilu legislatif dan pemilu presiden. Antusiasme ini naik dari survei Januari 2023 dan Mei 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Kinerja KPU-Bawaslu Baik Jaminan Pemilu Aman dan Damai

Tingginya antusiasme publik ini diikuti dengan kecenderungan perilaku yang sudah memiliki pilihan partai politik dan calon presiden.

Dari hasil survei juga memperlihatkan 88,4 persen responden pemilih sudah menentukan pilihan untuk parpol, dan 72,1 persen sudah mempunyai pilihan capres.

Mantapnya pilihan partai ini merata diungkapkan responden dari berbagai usia dan tingkat pendidikan dengan angka di atas 84 persen.

Partisipasi rakyat dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di TPS turut menguatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemerintah dan Polri Diyakini Mampu Jaga Stabilitas Pemilu 2024

Angka partisipasi publik tidak saja mencerminkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi, tetapi juga menggambarkan bentuk kepercayaan kepada pemerintahan atau sistem politik.

Kesadaran politik yang tinggi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan diikuti dengan partisipasi yang cenderung aktif.


Antusiasme publik mengikuti pemilu sebagaimana yang terbaca dari hasil survei dapat dimaknai sebagai gambaran masih terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah.

Sebanyak 8 dari 10 responden menyatakan percaya pemerintah dapat menjamin Pemilu 2024 berjalan aman.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Yakin Pemilu 2024 Aman dan Damai

Keyakinan publik juga terbaca pada situasi pascapemilihan. Sebanyak 3/4 responden yakin kondisi perekonomian dan situasi politik Indonesia akan membaik.

Terdapat 4 indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai tersebut.

Ke-4 indikator itu ialah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan, citra dan netralitas lembaga Polri, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti pemilu.

Melihat latar belakang status sosial ekonomi responden, penilaian positif ini relatif merata diungkapkan responden kelas ekonomi bawah (79,6 persen), kelas menengah (78,5 persen), dan kelas atas (74,1 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Paling Banyak dari Pendukung Golkar

Tingkat apresiasi juga merata diungkapkan responden perempuan dan laki-laki serta responden dari berbagai kategori usia, mulai dari baby boomers (50-65 tahun) hingga generasi Z yang berumur 17-25 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com