Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2023, 11:32 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda R Agung Handoko memastikan, tidak ada personel TNI yang terlibat atau menjadi beking lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

“Tidak ada keterlibatan, karena di lingkungan TNI memang sudah ada ketentuan larangan beking,” kata Agung saat dihubungi, Jumat (22/9/2023).

Namun, Agung menyebutkan, memang beberapa lahan di Pulau Rempang mengatasnamakan pejabat dan personel TNI.

“Kami sudah termasuk terjun ke lapangan, ke area. Ada informasi itu, kami telusuri, ada yang pakai nama ini itu. Sudah kami kroscek semua,” tutur Agung.

Baca juga: Janji-janji Pemerintah untuk Warga Pulau Rempang

Danpuspom menambahkan, sebagian tim Puspom TNI masih berada di lokasi untuk terus memantau keterlibatan prajurit dalam proses pengamanan.

Prajurit yang dikerahkan dari Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat akan bertugas mem-back up polisi hingga 28 September 2023.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan telah mengirim tim dari Puspom TNI untuk mengecek dugaan keterlibatan prajurit dalam konflik di Pulau Rempang.

“Kami turunkan Danpuspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ, baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya,” ujar Yudo usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Soal Masalah Rempang, PDI-P: Rakyat Tidak Boleh Dikorbankan, Hukum Harus Ditegakkan

“Kita cek kertelibatan TNI sejauh mana,” kata Panglima TNI.

Jika ada prajurit yang terlibat, Yudo memastikan bahwa TNI tidak akan segan-segan membawanya ke ranah hukum.

“Proses hukum. Kalau terlibat, terbukti, ya proses hukum,” ujar Yudo.

Dalam beberapa hari terakhir, persoalan Pulau Rempang menuai sorotan publik lantaran memicu bentrokan antara warga dengan aparat keamanan.

Ribuan warga menggeruduk kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga menimbulkan kericuhan.

Kerusuhan di Pulau Rempang ini terjadi setelah warga menolak adanya proyek pengembangan kawasan ekonomi bernama Rempang Eco City di wilayah tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara Usai Megawati Sebut Penguasa Seperti Orba

TPN Ganjar-Mahfud Angkat Bicara Usai Megawati Sebut Penguasa Seperti Orba

Nasional
PT Indobuildco Harap Ada Titik Temu dengan Pengelola GBK Terkait Hotel Sultan

PT Indobuildco Harap Ada Titik Temu dengan Pengelola GBK Terkait Hotel Sultan

Nasional
KPU Undang Pakar dan Profesional Bahas Tema Debat Capres-cawapres Besok

KPU Undang Pakar dan Profesional Bahas Tema Debat Capres-cawapres Besok

Nasional
Sapa Warga Condet, AHY Sampaikan Salam dari SBY

Sapa Warga Condet, AHY Sampaikan Salam dari SBY

Nasional
Otto Hasibuan Ungkap Alasan Dukung Prabowo: Dia Sudah Selesai dengan Dirinya

Otto Hasibuan Ungkap Alasan Dukung Prabowo: Dia Sudah Selesai dengan Dirinya

Nasional
Presiden Jokowi Sudah Setujui Cuti Kampanye Capres dan Cawapres

Presiden Jokowi Sudah Setujui Cuti Kampanye Capres dan Cawapres

Nasional
Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Nasional
Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Nasional
Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak 'Creative Hub' untuk Mudahkan Cari Kerja

Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak "Creative Hub" untuk Mudahkan Cari Kerja

Nasional
KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

Nasional
Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Nasional
Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Nasional
Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com