Danpuspom Pastikan Tak Ada Personel TNI Jadi Beking Lahan di Pulaul Rempang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda R Agung Handoko memastikan, tidak ada personel TNI yang terlibat atau menjadi beking lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

“Tidak ada keterlibatan, karena di lingkungan TNI memang sudah ada ketentuan larangan beking,” kata Agung saat dihubungi, Jumat (22/9/2023).

Namun, Agung menyebutkan, memang beberapa lahan di Pulau Rempang mengatasnamakan pejabat dan personel TNI.

“Kami sudah termasuk terjun ke lapangan, ke area. Ada informasi itu, kami telusuri, ada yang pakai nama ini itu. Sudah kami kroscek semua,” tutur Agung.

Baca juga: Janji-janji Pemerintah untuk Warga Pulau Rempang

Danpuspom menambahkan, sebagian tim Puspom TNI masih berada di lokasi untuk terus memantau keterlibatan prajurit dalam proses pengamanan.

Prajurit yang dikerahkan dari Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat akan bertugas mem-back up polisi hingga 28 September 2023.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan telah mengirim tim dari Puspom TNI untuk mengecek dugaan keterlibatan prajurit dalam konflik di Pulau Rempang.

“Kami turunkan Danpuspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ, baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya,” ujar Yudo usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Soal Masalah Rempang, PDI-P: Rakyat Tidak Boleh Dikorbankan, Hukum Harus Ditegakkan

“Kita cek kertelibatan TNI sejauh mana,” kata Panglima TNI.

Jika ada prajurit yang terlibat, Yudo memastikan bahwa TNI tidak akan segan-segan membawanya ke ranah hukum.

“Proses hukum. Kalau terlibat, terbukti, ya proses hukum,” ujar Yudo.

Dalam beberapa hari terakhir, persoalan Pulau Rempang menuai sorotan publik lantaran memicu bentrokan antara warga dengan aparat keamanan.

Ribuan warga menggeruduk kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga menimbulkan kericuhan.

Kerusuhan di Pulau Rempang ini terjadi setelah warga menolak adanya proyek pengembangan kawasan ekonomi bernama Rempang Eco City di wilayah tersebut.