Soal Masalah Rempang, PDI-P: Rakyat Tidak Boleh Dikorbankan, Hukum Harus Ditegakkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan rakyat tidak boleh dikorbankan terkait persoalan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Kisruh ini muncul sejak ada Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan kawasan baru industri Rempang Eco-City.

"Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus juga ditegakkan," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Respons Luhut soal Konflik Rempang: Kemarin Pendekatannya Kurang Pas

Hasto menjelaskan, PDI-P memercayakan sepenuhnya kepada pemerintah terkait konflik di Pulau Rempang.

Dia mengingatkan, di dalam pengelolaan negara, termasuk investasi, harus lah mengedepankan keadilan.

"Kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum. Dan kemudian dengan cara dialog," tuturnya.

Menurut Hasto, PDI-P memandang pemerintah sejauh ini sudah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang.

Baca juga: Bertemu Warga Pulau Rempang, Bahlil Sebut Investasi Bisa Berikan Lapangan Pekerjaan

Hasto menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDI-P juga menaruh perhatian kepada konflik tersebut.

"Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," imbuh Hasto.

Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, persoalan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menuai sorotan publik lantaran memicu bentrokan antara warga dengan aparat keamanan.

Baca juga: Konbes-Munas Alim Ulama NU Minta Tak Ada Lagi Kekerasan Negara di Rempang

Pada Senin (11/9/2023), ribuan warga menggeruduk kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga menimbulkan kericuhan.

Kerusuhan di Pulau Rempang ini terjadi setelah warga menolak adanya proyek pengembangan kawasan ekonomi bernama Rempang Eco City di wilayah tersebut.

Akibat adanya proyek itu, seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa harus direlokasi.