Pemilu Bersih Tanpa Oligarki

OLIGARKI adalah sistem politik di mana sejumlah kecil individu kaya menguasai ekonomi negara secara signifikan.

Dalam upaya menambah dan mempertahankan kekayaannya, oligarki di banyak negara, termasuk Indonesia, terdorong untuk memasuki dunia politik.

Caranya dengan memberikan modal kepada calon yang maju dalam pemilu atau terjun langsung menjadi politisi untuk bersaing dengan politisi asli.

Tentu saja tidak semua calon peserta pemilu didukung oligarki, banyak juga yang berhasil dengan upaya sendiri, tanpa mengeluarkan dana besar.

Oligarki politik tumbuh karena terdorong peluang terbuka karena besarnya biaya politik. Sementara tidak setiap politisi mampu membiayai aktivitas politik yang semakin banyak.

Sistem proporsional terbuka yang dianut negara menyebabkan para calon harus bersaing dengan calon separtai maupun dengan calon dari partai lain. Keterlibatan partai menjadi minimal, sebaliknya para calon harus super kreatif agar terpilih saat hari pencoblosan.

Biaya pencalonan (mahar politik), biaya kampanye untuk kompetisi yang ketat, dan pemberian uang pengganti suara (serangan fajar) menyebabkan calon-calon yang berdana banyak kemungkinan besar menjadi pemenang.

Oligarki ekonomi beralih menjadi oligarki politik saat pengusaha besar tertantang untuk berkompetisi dalam pemilu/pilkada. Selain untuk meningkatkan status sosialnya, kedudukan kepala daerah juga dapat menambah hartanya, dengan cara-cara legal dan ilegal yang umum dilakukan.

Regulasi yang tidak lengkap dan pengawasan serta penegakan hukum yang lemah menyebabkan tindakan politik ilegal ditengarai tumbuh subur di mana-mana.

Dampak pemilu yang penuh kecurangan terlihat dari adanya kepala-kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. Cukup banyak juga mantan kepala daerah sudah atau sedang menjalani hukuman.

Berita tentang operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang diduga korupsi seperti tidak pernah jeda.

Kerugian sosial

Oligarki merugikan bangsa karena menghambat kemunculan politisi asli yang tidak memiliki dana untuk mengikuti prosedur pemilu secara formal, maupun secara nonformal yang ilegal, namun terpaksa dilakukan.

Termasuk dalam prosedur ilegal adalah menerima sumbangan di luar ketentuan yang ditetapkan peraturan. Seorang calon dalam pilkada juga dilarang memberikan uang atau barang kepada calon pemilih menjelang atau pada hari pencoblosan.

Namun tanpa uang, sulit untuk menang, karena permintaan untuk itu ada, khususnya di masyarakat yang tingkat ekonomi daerahnya rendah dan kesenjangan sosial tinggi, di samping pengawasan yang tidak efektif.

Politisi asli yang mengandalkan niat dan semangat saja bisa kecewa, karena kalah oleh muka-muka baru berbekal dana besar walau dari pinjaman.

Padahal di antara mereka bisa jadi ada calon-calon pemimpin, baik skala daerah maupun skala nasional. Kita tahu sedari kecil bahwa ada saja orang-orang yang berbakat menjadi ketua kelas, ketua kelompok, ketua organisasi. Bakat kepemimpinan mereka bisa sia-sia.

Warga juga ingin kepala daerah yang berpandangan luas, memerhatikan kelompok terbawah, dan seratus persen waktunya digunakan untuk memajukan daerah. Tanpa diganggu oleh urusan bisnis.

Ini biasanya tidak tampak dari seseorang yang mendadak muncul dan kemudian menang dalam pemilu/pilkada. Tidak terdengar aktivitasnya di masyarakat sebelumnya selain sebagai orang kaya.

Warga juga tidak ingin adanya politisi yang menang karena politik uang. Bisa dipastikan ia akan mengembalikan pinjaman atau sumbangan dari satu atau beberapa orang pemilik modal, yang disebut oligarki itu.

Peran oligarki ini cenderung merusak tatanan ekonomi yang sedang terbentuk. Yaitu dengan pemberian perlakuan khusus oleh kepala daerah terpilih kepada penyandang dana politiknya.

Pengusaha lokal akan tidak tumbuh dengan adanya tindakan kolusi seperti itu, karena persaingan usaha yang tidak sehat.

Para pengusaha lokal bisa jadi beralih bidang usaha, menutup usahanya atau mendukung pengusaha yang menjadi mitra kepala daerah. Ekonomi daerah berpotensi terpuruk.

Mencegah praktik oligarkis

Mencegah oligarki menguasai dunia politik perlu menjadi agenda pemerintah dan parlemen, di tingkat daerah maupun nasional.

Praktik negatif yang (konon) sudah terlanjur meluas perlu diatasi dengan berbagai cara secara simultan, dimulai dari sekarang.

Pertama, para calon peserta pemilu tahun 2024 nanti perlu diajak untuk tidak bersedia bekerja sama dengan oligarki. Komitmen mereka harus diungkapkan saat kampanye menjelang pencoblosan nanti.

Mereka bisa ditanya satu per satu. Yang bersikap tegas menolak boleh dipilih salah satunya. Yang responsnya tidak jelas perlu diabaikan.

Kedua, pemerintah dan DPR perlu menyusun undang-undang antipolitik uang yang lebih rinci agar tidak memberi peluang untuk interpretasi yang menyimpang.

Peraturan pelaksanaan perlu disusun dengan cukup lengkap agar tidak ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan politik uang.

Ketiga, para pengusaha perlu dikondisikan membuat pernyataan secara terbuka untuk tidak melakukan politik uang, seperti memberikan sumbangan di luar ketentuan. Mereka dipastikan siap mendapat sanksi jika melanggar komitmennya.

Keempat, unsur-unsur masyarakat perlu didorong untuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik politik uang.

Pelaporan warga perlu difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dengan menyediakan personel dan sarana komunikasi yang cepat, murah dan mudah serta transparan.

Kelima, penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan partai-partai politik, perlu bervisi menyelenggarakan pemilu berkualitas, tidak hanya berhasil dalam proses pencoblosan dan penghitungan suara saja.

Pemilu yang berkualitas adalah yang biayanya terjangkau, tidak memerlukan modal besar bagi politisi, dan bebas dari intimidasi atau bujukan uang bagi pemilih.

Dengan beberapa upaya tadi diharapkan akan terwujud demokrasi yang sebenar-benarnya, di mana setiap warga negara dapat menggunakan hak-hak politiknya secara bebas, tanpa tekanan karena ketidaktahuan, ketakutan atau ancaman. Semoga demikian adanya.