Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Minta Diaspora Indonesia di China Ikut Pemilu 2024

Kompas.com - 19/09/2023, 10:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau kepada warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai partisipasi untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi Indonesia.

Hal ini ia sampaikan saat berdialog dengan diaspora Indonesia yang tinggal di Shanghai, China, Senin (18/9/2023) malam.

"Ikut terus ya, jangan sampai tidak ikut pemilu, saya harapkan ikut, sudah daftar semua sebagai partisipasi kita untuk mencari pemimpin yang terbaik di negeri ini," kata Ma'ruf, Senin, dikutip dari keterangan video.

Kendati demikian, Ma'ruf mengingatkan agar kontestasi Pemilu 2024 tidak memecah ikatan kebangsaan di antara para diaspora.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Pastikan Rencana Pengembangan Pabrik Wuling

Ia menyatakan, pemilu mesti dirayakan dngan kegembiraan dan jauh dari sikap permusuhan.

"Perbedaan pilihan jangan sampai membuat kita bermusuhan, berseteru," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para diaspora untuk memilih dan memilah informasi yang tepat, serta mencegah hoaks dan menghindari benturan yang keras.

Ma'ruf mengatakan, kemajuan digital harus digunakan untuk mengabarkan pesan yang benar, sahih, santun, dan penuh kebaikan.

"Terus jaga harmoni, solidaritas, dan kerukunan antara sesama masyarakat Indonesia di luar negeri," kata dia.

Baca juga: Lemhannas Prediksi Pemilu 2024 di Indonesia Akan Dijadikan Eksperimen Platform Medsos Jelang Pemilu AS

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang berjumlah total 204.807.222 pemilih.

Dari jumlah tersebut, ada 1.750.474 orang yang terdaftar sebagai pemilih di luar negeri, , terdiri dari 751.260 pemilih laki-laki dan 999.214 pemilih perempuan.

Jumlah itu mencakup pemilih di 128 wilayah luar negeri di 3.059 TPS/pos/kotak suara keliling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com