Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Di Jakarta Pohon Kurang, Kendaraan Banyak, Sehingga Banyak Orang Batuk-batuk

Kompas.com - 18/09/2023, 19:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal polusi udara di DKI Jakarta yang memicu masyarakat menderita batuk.

Menurut Presiden, situasi Ibu Kota yang kekurangan pohon hijau tetapi banyak kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya polusi udara. Akibat polusi, masyarakat banyak yang terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Di DKI Jakarta pohonnya kurang, kendaraannya banyak. Yang terjadi polusi. Yang terjadi sekarang ini yang di Jakarta banyak orang batuk-batuk," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Kepala Negara berkelakar bahwa jika ada peserta festival LIKE yang terpantau batuk-batuk pasti berasal dari DKI Jakarta.

"Jadi yang batuk-batuk ini pasti dari Jakarta," kata Jokowi yang disambut tawa hadirin.

Baca juga: Menag Minta Umat Islam Gelar Shalat Istisqa Saat Musim Kemarau dan Polusi

Jokowi pun mengingatkan masyarakat memakai masker untuk menghindari dampak polusi udara.

Apalagi, jika warga melakukan aktivitas bersepeda di jalan raya.

Selain itu, Presiden juga mengajak masyarakat ikut mendukung gerakan rehabilitasi hutan dan menanam pohon.

Menurut dia, penanaman pohon bisa dilakukan sebanyak-banyaknya dari lingkungan sekitar tempat tinggal.

Sebelumnya, Presiden residen Jokowi menyerukan gotong royong semua pihak untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Bantu Atasi Polusi, 18 Gedung Tinggi di Jaksel Sudah Pasang Water Mist

Jokowi juga menyatakan bahwa mengatasi masalah polusi membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama tetapi memerlukan waktu, enggak bisa langsung," kata Jokowi saat berkunjung ke SMKN Jawa Tengah, Semarang, Rabu (30/8/2023).

Jokowi mengatakan, kerja bersama itu antara lain dapat dilakukan warga dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik atau menggunakan kendaraan listrik.

Mantan Wali Kota Solo ini juga mewajibkan kantor-kantor untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya guna mengatasi polusi.

Dia melanjutkan, pemerintah pun telah melakukan usahanya dengan memodifikasi cuaca serta memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi emisi yang dihasilkan industri, pembangkit tenaga listrik, ataupun kendaraan bermotor.

Ia tidak segan-segan menutup industri yang kedapatan mencemari udara dan tidak menaati aturan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com