Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gabungnya Demokrat ke Koalisi Pengusung Prabowo Disebut sebagai Ajang Reuni

Kompas.com - 18/09/2023, 12:37 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bergabungnya Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai ajang reuni.

Koalisi tersebut diketahui mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres). Demokrat sendiri sudah dua kali masuk ke barisan pengusung Prabowo di pilpres sebelumnya.

Baca juga: PDI-P Hormati Sikap Demokrat yang Pilih Gabung Koalisi Prabowo

"Sepertinya Demokrat ingin reuni dengan Prabowo karena dua kali Pilpres 2014 dan 2019," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

"Demokrat juga mendukung prabowo," tambahnya.

Diketahui, saat Pilpres 2014, Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, diusulkan sebagai pasangan capres-cawapres oleh Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Bulan dan Bintang (PBB).

Baca juga: Demokrat Pilih Dukung Prabowo ketimbang Ganjar, PPP: Mau Apa Lagi?

Sementara itu, Demokrat menjadi partai pendukung Prabowo bersama Partai Aceh.

Adapun pada Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, diusung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan selamat datang kepada Partai Demokrat yang telah masuk ke dalam barisan pengusung Prabowo.

"Ahlan wa sahlan saudaraku Partai Demokrat bergabung ke KIM," kata Zulhas.

Adapun Partai Demokrat telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai Anies Baswedan menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bacawapresnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com