Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rais Aam NU Minta Nahdliyin Sabar soal "Instruksi" terkait Pemilu 2024

Kompas.com - 18/09/2023, 11:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, berharap agar warga NU bersabar soal isu pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Senin (18/9/2023), di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur.

"Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan atau enggak ya?" ucap Miftachul berseloroh disambut tawa hadirin.

"Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini, sabar," ia melanjutkan.

Baca juga: Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa, Perlu Dikonsolidasi

Miftachul menyinggung bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan calon presiden yang akan berkontestasi.

KPU RI bahkan belum menetapkan tanggal pasti pendaftaran capres-cawapres, namun kemungkinan besar hal itu dibuka pada 10-16 Oktober 2023.

"KPU belum menetapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa," ucap Miftachul.

Sembari bercanda, ia mengajukan usul agar musyawarah nasional dan konferensi besar ini agar diselenggarakan lebih sering.

"Bila perlu satu tahun dua kali, atau (tiap) satu bulan. Nanti dalam rangka instruksi PBNU untuk umat, apa instruksi itu kalau sudah dekat dengan coblosan," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai bahwa ucapan Miftachul soal instruksi jelang Pemilu 2024 hanya gurauan.

Ia menegaskan, sejak awal NU secara kelembagaan tidak akan partisan ke dalam kubu politik praktis tertentu.

Baca juga: Sanjung Presiden, Yahya Staquf: NU Tak Akan Jauh-jauh dari Jokowi

"Itu (ucapan Miftachul) kan hanya untuk ngegoda orang," kata Yahya enteng ditemui selepas pembukaan.

Ia menyampaikan, para kiai secara pribadi memang dapat saja mendeklarasikan dukungannya terhadap calon tertentu pada Pemilu 2024.

Namun, lagi-lagi ia tegaskan, sikap parai kiai itu tidak mewakili NU.

"Itu hak politik," tegas Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com