Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditemui Anies, Organda Bogor Minta Sistem Angkot di Jakarta Diterapkan Skala Nasional

Kompas.com - 17/09/2023, 21:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Sunaryana berharap sistem pembayaran per kilometer pada angkutan umum yang diterapkan bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta bisa diterapkan skala nasional.

Pernyataan itu Sunaryana sampaikan saat ditemui Anies di Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah sopir bus, angkot, pengelola terminal, dan pengusaha bus.

Sunaryana menyebut, penerapan sistem pembayaran seperti itu membuat sopir dan pemilik kendaraan merasa aman.

"Kita ingin sistem yang dulu Pak Anies terapkan di Jakarta itu diterapkan secara nasional, termasuk di Bogor. Ada atau tidak ada penumpang tetap dibayar oleh pemerintah," kata Sunaryana kepada Anies sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Saat Anies Baswedan Kendarai Mikrotrans Jaklingko dari Terminal Rawamangun ke Pasar Kebembem...

Pada pertemuan itu, Sunaryana menjelaskan, semua transportasi umum di Bogor mengalami kesulitan sejak Pandemi Covid-19.

Saat itu, pemerintah membatasi jumlah transportasi umum.

Pada waktu berikutnya, masyarakat cenderung tertarik menggunakan angkutan berbasis online.

Selain itu, Sunaryana juga mengungkapkan jumlah angkutan bus yang terus merosot dan membandingkan bagaimana perhatian pemerintah terhadap Kereta Rel Listrik (KRL) dengan bus dan angkot.

"Bus sekarang sudah ditinggalkan. Dulu ada 400 unit, sekarang tidak sampai 40 unit,” tutur Sunaryana.

Menanggapi hal itu, Anies menyatakan mencatat seluruh masukan dan harapan sopir, Organda, dan para pengguna Terminal Baranangsiang.

Anies mengaku senang karena Organda di Kota Bogor memperhatikan bagaimana kerja-kerjanya di bidang transportasi umum ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Anies juga mengaku pernah merasakan rumitnya persoalan transportasi yang saat in dihadapi mereka di Kota Bogor.

“Kami sampai rapat hingga 77 kali sampai kemudian ada solusi," kata Anies.

Baca juga: PKS Resmi Usung Anies-Muhaimin, Nyatakan Tak Ada Perbedaan Pendapat di Akar Rumput

Anies mengatakan, ketika dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, transportasi umum hanya menjangkau sekitar 42 persen wilayah Ibu Kota.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com