Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anies Santai Partai Buruh Eliminasi Dukungan

Kompas.com - 16/09/2023, 14:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, santai merespons sikap Partai Buruh yang mengeliminasi Anies dari daftar kandidat yang mungkin didukung pada Pilpres 2024.

Pada Januari lalu, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh menelurkan 4 nama bakal calon presiden untuk dibawa ke konvensi partai, yaitu eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jurnalis Najwa Shihab, dan Said Iqbal sendiri.

"Apakah itu dengan dicabutnya merupakan kerugian atau keuntungan, kita belum merasakan ada dampak apa pun," ucap Sudirman dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

"Sepanjang pengetahuan saya selama mengurus proses ini, belum pernah ada dukungan resmi dari Partai Buruh. Satu ketika mereka berkumpul dan menyebut Anies sebagai salah satu kandidat, tapi tidak pernah ada komunikasi resmi untuk memberikan dukungan kepada Pak Anies," kata dia.

Baca juga: Elektabilitas Rendah, Jubir Sebut Anies-Muhaimin Nikmati Status Underdog, Ungkit Pengalaman di Pilgub DKI

Ia mengatakan, selama ini kubu Anies juga lebih mengutamakan komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di DPR RI untuk membangun kekuatan pada Pilpres 2024.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai-partai politik inilah yang memiliki kewenangan mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Itu sebabnya, menurut Sudirman, selama ini pun tak pernah ada pembicaraan apa pun dengan Partai Buruh terkait pencalonan Anies sebagai presiden dari Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Namun, menurut dia, Koalisi Perubahan akan membuka diri.

"Nanti belakangan insya Allah kalau partai-partai lain ingin mendukung, kita terbuka," tutur Sudirman.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut bahwa dieliminasinya nama Anies merupakan hasil rapat presidium pada Senin (11/9/2023).

"Keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2003, nama Anies Baswedan dieliminasi (dari dukungan sebagai Capres 2024) berdasarkan organ struktur partai dan organ pendiri partai," ucap Iqbal dalam jumpa pers virtual pada Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Partai Buruh Beberkan Alasan Tak Akan Dukung Anies Baswedan sebagai Capres

Iqbal menuturkan, ada 2 alasan yang mendasari sikap partai berkelir jingga tersebut.

Pertama, Sudirman Said dituding telah "mengobok-obok" Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), organisasi besutan Iqbal dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyatakan dukungan untuk pencalonan Anies dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

"Setiap organisasi kami beda, kalau kawan-kawan mendengar satu serikat buruh memberikan dukungan kepada Mas Anies misal, percaya sama saya itu bounding ke bawah, elite. Itu elite karena saya tahu benar, karena semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam AD/ART-nya, jadi dalam konstitusi serikat buruh apolitik," kata Iqbal.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com