Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puji Hadi Tjahjanto, Jokowi: Senyum Saja Persoalan Lahan Rampung

Kompas.com - 13/09/2023, 19:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memuji kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto dalam menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN).

Jokowi menuturkan, pembebasan lahan merupakan hambatan terbesar dalam penyelesaian PSN, tetapi masalah itu mudah diselesaikan karena ditangani oleh Hadi.

"Proyek pembangunan sebanyak tadi yang ditayangkan persoalan paling utama sekali lagi adalah pembebasan lahan. Tetapi karena menteri BPN-nya mantan panglima TNI, nah itu memudahkan," kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

"Pak Hadi ini kalau ke bawah ada persoalan lahan, senyum gitu saja rampung semuanya," ujar dia.

Baca juga: Persoalan Lahan Jadi Penyebab Minimnya Investasi di IKN

Jokowi menuturkan, kinerja Kementerian ATR/BPN memang harus diacungi jempol, berkaca dari banyaknya sertifikat lahan yang sudah diterbitkan.

Ia menyebutkan, pada 2015, baru terdapat 46 juta bidang lahan yang punya sertifikat, dari target 126 juta lahan.

Jokowi mengatakan, ketika itu, jumlah sertifikat yang diterbitkan pun terbatas sehingga warga harus menunggu lama untuk memperoleh sertifikat.

"Masih 80 juta bidang yang harus disertifikatkan, padahal saya cek setiap tahun berapa sih yang sertifikat yang keluar, 500.000. Artinya apa? Rakyat harus menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertifikat," kata dia.

Baca juga: Menteri ATR Tegaskan Hak Pengelolaan Hotel Sultan oleh PT Indobuildco Habis, Kini Milik Pemerintah

Namun demikian, saat ini sudah ada 106 juta bidang lahan yang bersertifikat sehingga tinggal 20 juta bidang lahan yang pembuatan sertifikatnya harus dikejar.

"Ini moga-moga pada 2024, 126 juta (lahan) sudah rampung semuanya. Kalau kepeleset ya masuk ke presiden berikutnya, setahun lah pasti rampung," kata Jokowi.

Ia menekankan, sertifikat lahan ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com