Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/09/2023, 15:20 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (mendagri) Jenderal (purn) Tito Karnavian menilai perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat yang mengalokasikan Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri, tidak beres.

Apalagi, alokasi Rp 784 juta itu masuk dalam komponen anggaran belanja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Itu berarti perencanaannya enggak beres nih,” kata Tito saat ditemui awak media di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Tito mengaku pihaknya tidak mengetahui secara persis teknis perencanaan anggaran untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Garut itu.

Baca juga: Tito Perintahkan Irjen Kemendagri Cek Anggaran Atasi Kemiskinan Ekstrem Garut yang Ganjil

Namun demikian, ia telah menunjuk Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir untuk memeriksa perencanaan itu untuk menghindari program-program pemerintahan daerah yang tidak diperlukan.

“Nanti saya akan minta Pak Irjen untuk turun ke Garut,” tutur Tito.

Tito menyebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa masuk lebih dalam untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan di pusat maupun daerah.

Salah satunya adalah untuk memantau perencanaan anggaran di pemerintah daerah bisa berjalan dengan efisien.

Baca juga: Zulkifli Hasan Terekam Bagi Uang Gocapan, KPK: Antikorupsi Tak Menebar Uang untuk Raup Suara

Tito menekankan, APIP bukan hanya sekadar unsur tambahan dalam jajaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Mereka menjadi garda paling depan untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun persoalan maladministrasi.

“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.

Diungkap KPK

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap rencana belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang ganjil.

Rencana belanja itu tertuang dalam komponen belanja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

“Kita nemuin daerah. Nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Pahala dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi yang tayang di YouTube FMB9ID_IKP, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Asal-usul Nama Garut, Awalnya dari Salah Pengucapan

Pahala mempertanyakan hubungan perjalanan dinas luar negeri dengan pengentasan kemiskinan ekstrem di Garut.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Pimpinan DPRD Sebut Pemkot Depok Bohongi Rakyat: Nyatanya Tidak Bisa Berobat Gratis Pakai KTP

Pimpinan DPRD Sebut Pemkot Depok Bohongi Rakyat: Nyatanya Tidak Bisa Berobat Gratis Pakai KTP

Nasional
Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Nasional
Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Nasional
Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Nasional
Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Nasional
Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

Mahfud MD: Hati-hati, Kami Peluru Tak Terkendali untuk Melibas Korupsi!

Nasional
Akhir Pekan, Ganjar Jalan-Jalan di Mal Grand Indonesia

Akhir Pekan, Ganjar Jalan-Jalan di Mal Grand Indonesia

Nasional
Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

Prabowo: Kita Harus Lanjutkan Program yang Baik, Jangan Malah Mundur

Nasional
KPK: OTT Selalu Dilakukan dengan Cermat dan Cukup Bukti

KPK: OTT Selalu Dilakukan dengan Cermat dan Cukup Bukti

Nasional
Banyak Tersangka KPK Belum Disidang karena Kurang Bukti, Mahfud: Itu Kan Menyiksa

Banyak Tersangka KPK Belum Disidang karena Kurang Bukti, Mahfud: Itu Kan Menyiksa

Nasional
Alasan Gerindra Dukung Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Alasan Gerindra Dukung Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Nasional
Prabowo Terima Dukungan Relawan Pedagang Indonesia Maju

Prabowo Terima Dukungan Relawan Pedagang Indonesia Maju

Nasional
Politikus Gerindra: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Diusulkan Bamus Betawi

Politikus Gerindra: Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Diusulkan Bamus Betawi

Nasional
Mahfud Ralat Pernyataan: KPK Kerap Kurang Bukti Saat Tetapkan Tersangka, Bukan OTT

Mahfud Ralat Pernyataan: KPK Kerap Kurang Bukti Saat Tetapkan Tersangka, Bukan OTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com