Pemkab Garut Kunker ke Luar Negeri untuk Atasi Kemiskinan, Mendagri: Ada yang Enggak Beres

Apalagi, alokasi Rp 784 juta itu masuk dalam komponen anggaran belanja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Itu berarti perencanaannya enggak beres nih,” kata Tito saat ditemui awak media di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Tito mengaku pihaknya tidak mengetahui secara persis teknis perencanaan anggaran untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Garut itu.

Namun demikian, ia telah menunjuk Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir untuk memeriksa perencanaan itu untuk menghindari program-program pemerintahan daerah yang tidak diperlukan.

“Nanti saya akan minta Pak Irjen untuk turun ke Garut,” tutur Tito.

Tito menyebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa masuk lebih dalam untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan di pusat maupun daerah.

Salah satunya adalah untuk memantau perencanaan anggaran di pemerintah daerah bisa berjalan dengan efisien.

Tito menekankan, APIP bukan hanya sekadar unsur tambahan dalam jajaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Mereka menjadi garda paling depan untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun persoalan maladministrasi.

“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.

Diungkap KPK

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap rencana belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang ganjil.

Rencana belanja itu tertuang dalam komponen belanja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

“Kita nemuin daerah. Nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Pahala dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi yang tayang di YouTube FMB9ID_IKP, Senin (28/8/2023).

Pahala mempertanyakan hubungan perjalanan dinas luar negeri dengan pengentasan kemiskinan ekstrem di Garut.

Di sisi lain, Pemkab Garut justru tidak menganggarkan bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Padahal, “obat” pertama kemiskinan ekstrem adalah memberikan bansos.

Jumlah itu masih dinilai wajar. Namun, keganjilan terlihat ketika dibongkar lebih detail.

Dari Rp 799,3 miliar itu, sebanyak Rp 8.699.056.750 di antaranya untuk anggaran belanja jasa, honorarium Rp 2.274.230.000, dan belanja alat kantor Rp 1.741.471.533.

Kemudian, perjalanan dinas Rp 7.232.851.600 atau Rp 7,2 miliar, belanja makan dan minum rapat Rp 1.687.879.300, dan dinas luar negeri Rp 784.305.000.

“Tapi kita lihat dalamnya, ada honor, belanja alat kantor, bansos individu malah enggak dikasih (pagu),” ujar Pahala.