Dari 58 daerah itu, jumlah anggaran dalam NPHD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang telah disepakati baru Rp 6,6 triliun, tepatnya Rp 6.685.268.718.265.
Sementara itu, total usulan anggaran dari KPU ke pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai Rp 35,8 triliun, atau tepatnya Rp 35.817.670. 991.000.
Yulianto mendorong agar KPU provinsi segera mengonsolidasikan jajaran di kabupaten dan kota agar segera membahas usulan dana pilkada dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebab, berdasarkan mekanisme yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 dan Nomor 41 Tahun 2020, penyusunan pendanaan hibah untuk pelaksanaan pilkada tak lagi melalui review KPU RI, melainkan langsung antara KPU dengan pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Evaluasi di Kemendagri, Heru Budi Ditanya soal Keputusannya Setop Proyek ITF Sunter
Ia mengingatkan, batas waktu kesepakatan NPHD maksimal 5 Desember 2023, sedangkan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 berlangsung pada 27 November 2024.
"Ini menjadi tugas bersama kita, 89 persen (daerah) yang sekarang on process mudah-mudahan di Desember nanti sudah selesai semuanya, tinggal NPHD bersama-sama," kata Drajat.
"Ini untuk memastikan penyelenggaraan pilkada dari aspek anggaran bisa selesai dan teman-teman KPU tinggal menyelenggarakan sesuai tahapan yang sudah kami rancang," tambahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.