Soal Ricuh di Pulau Rempang, Jokowi: Bentuk Komunikasi yang Kurang Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons soal kericuhan di Pulau Rempang yang terjadi antara warga dan tim gabungan aparat penegak hukum.

Menurut Presiden, hal tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45," kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Kranggot di Banten, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Selasa (12/9/2023).

"Tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," ucap dia.

Baca juga: Konflik Pulau Rempang, ICJR Desak Jokowi Perintahkan Polri Setop Pakai Gas Air Mata

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turun langsung ke Rempang.

Tujuannya, memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah (pemda) setempat dengan masyarakat.

"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil (Menteri Investasi) akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi.

Persoalan Pulau Rempang menjadi sorotan publik setelah terjadi bentrokan antara warga dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9/2023) pekan lalu.

Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Baca juga: Waketum MUI Usulkan Tiga Solusi Atasi Bentrok di Pulau Rempang

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang.