Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Ganjar-Mahfud dan Kisah Kegagalannya Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 12/09/2023, 05:14 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

"Nanti yah, saya pulang dulu," ujar Mahfud ketika itu.

Kepergian Mahfud dari lokasi tersebut seolah menjadi pertanda sudah ada keputusan politik mengenai sosok pendamping Jokowi.

Benar saja, di Restoran Plataran, Jokowi mengumumkan bahwa nama cawapresnya ialah Ma'ruf Amin yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi kala itu.

Pengumuman ini sangat mengejutkan lantaran Mahfud sebelumnya telah mempersiapkan diri, termasuk mengenakan pakaian yang seragam dengan Jokowi.

Dijegal parpol?

Kegagalan Mahfud menjadi cawapres Jokowi sedikit terobati ketika ia ditunjuk menjadi Menko Polhukam pada 2019.

Akan tetapi, dengan posisi strategis yang diembannya tetap menyisakan teka-teki penyebab kegagalannya menjadi cawapres Jokowi.

Baca juga: Mahfud Akui Bertemu Megawati Belum Lama ini, Klaim Tak Bicara Pilpres

Saat itu, tak sedikit yang menyebut biang keladi dari kegagalannya menjadi cawapres Jokowi karena adanya penolakan dari salah satu parpol.

"Perlu saya klarifikasi. Saya memang mendengar dari Bang Akbar Tandjung, katanya memang Golkar termasuk yang menolak saya jadi wapres, karena dulu (dibilang) saya ikut Gus Dur (Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid) mau membubarkan Golkar. (Tapi) saya bantah," kata Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com di Kantor Kemenko Polhukam, pada 5 Desember 2019.

Baca juga: Teka Teki Cawapres Ganjar: Sekjen PDI-P Ungkit Kejutan di Pilpres 2019, Ganjar Unggah Foto Bersama Mahfud

Menurut Mahfud, di dalam buku yang diterbitkan pada 2003, ia justru menjadi pihak yang paling keras menolak rencana Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Golkar.

Ia menilai, kondisi Gus Dur berbeda dengan Presiden Sukarno saat hendak membubarkan parpol. Ketika itu, Bung Karno mendapat dukungan penuh dari tentara dan polisi. Namun tidak demikian dengan Gus Dur.

"Bahkan, ketika Gus Dur keluarkan dekrit itu, saya di Surabaya. Saya tetap bilang, 'Jangan keluarkan'. Itu ada bukunya. Jadi, bukan saya baru bilang sekarang," ungkap Mahfud.

"Jadi kalau dibilang orang Golkar menolak saya karena dekrit itu alasannya, tidak juga, karena saya tidak setuju dekrit itu. Tapi begitu dekrit keluar, karena saya menteri, ya saya bela dong Gus Dur," imbuh dia.

Tak kecewa

Menko Polhukam Mahfud MD saat membuka ASEAN Political Security Community Council Meeting ke-27 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023). Dok. ASEAN 2023 Menko Polhukam Mahfud MD saat membuka ASEAN Political Security Community Council Meeting ke-27 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Mahfud mengaku tak kecewa ketika ia akhirnya gagal menjadi cawapres Jokowi. Mahfud menyadari betul manuver politik begitu tinggi.

"Politik begitu bisa terjadi belokan tiba-tiba. Enggak apa-apa, itu biasa aja, selalu terjadi," ujar Mahfud dalam program Aiman Kompas TV yang ditayangkan Selasa (11/1/2022).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com