Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kali Kedua PKS Absen dalam Pertemuan Penting Koalisi Perubahan Usai Penetapan Duet Anies-Cak Imin

Kompas.com - 07/09/2023, 07:40 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali absen dalam pertemuan penting Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.

Teranyar, PKS absen saat Partai Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

“Saya beserta rombongan DPP PKB merapat ke Kantor DPP Nasdem, ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan pemenangan,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada awak media, Rabu.

Dalam pertemuan sekitar 15 menit dengan Nasdem itu, Muhaimin mengaku membahas langkah-langkah untuk merebut hati rakyat.

“Menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat,” kata Cak Imin.

Baca juga: Menanti Nyali PKS Usai Absen di Deklarasi dan Konsolidasi Anies-Cak Imin

Pertemuan itu sedianya diikuti oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al Habsyi. Tetapi, pada akhirnya tidak ada perwakilan PKS dalam pertemuan tersebut.

“Kami mengundang dan tadi mestinya Sekjen (PKS) sempat terkonfirmasi akan hadir. Kemudian, tidak sempat lagi saya konfirmasi kembali, kenapa beliau berhalangan hadir,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada awak media usai pertemuan.

Ali pun menyatakan bahwa Partai Nasdem tetap berpikir positif terkait tidak hadirnya perwakilan PKS dalam pertemuan itu.

“Insya Allah ketidakhadiran hari ini, mereka akan hadir pada pertemuan selanjutnya,” ujar Ali.

Baca juga: Ditanya soal Rencana Sowan ke PKS, Cak Imin: Belum Ada Agenda

Tak hadir deklarasi Anies-Cak Imin

Sebelumnya, PKS juga tidak menghadiri deklarasi resmi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal cawapres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Deklarasi pencalonan Anies dan Muhaimin diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di hadapan para tamu undangan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 2 September 2023.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu lantas menyampaikan permohonan maaf karena tidak menghadiri deklarasi itu.

"Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya," kata Syaikhu dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta pada 2 September 2023.

Baca juga: Soal Pemanggilan Cak Imin oleh KPK, PKS: Mana Ada yang Tak Sarat Politis

Syaikhu mengatakan, Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres Muhaimin Iskandar sebelumnya sempat mengirim seorang utusan ke PKS untuk menyampaikan surat.

Surat itu berisi pesan bahwa Muhaimin bersedia menjadi bakal cawapres Anies, sekaligus mengundang elite PKS menghadiri deklarasi yang dilangsungkan di Surabaya.

Syaikhu pun mengaku sudah menghubungi Muhaimin untuk menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir.

"Ya tadi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan, cuman kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya," kata Syaikhu.

Baca juga: PKS Tak Hadir dalam Pertemuan Nasdem dan PKB di Nasdem Tower

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menambahkan bahwa ketidakhadiran PKS dalam acara deklarasi Anies-Cak Imin sesungguhnya tidak mengurangi apa pun.

Muzzammil menegaskan, PKS tetap mengusung Anies sebagai bakal capres dan menghormati sikap Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Muhaimin Iskandar.

Nasdem-PKB tunggu PKS

Partai Nasdem dan PKB menyusun tim pemenangan pasangan Anies-Cak Imin setelah para petinggi partai bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Rabu kemarin.

Namun, susunan tim pemenangan itu baru tahap awal. Sebab, mereka masih menunggu PKS untuk merumuskannya bersama-sama.

Baca juga: Nasdem dan PKB Susun Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, Tunggu PKS Rumuskan Bersama

“Tentunya karena ini adalah pertemuan pertama, maka hari ini belum bisa diputuskan, belum bisa disimpulkan. Pertama, kami masih menunggu PKS untuk kami rumuskan bersama-sama,” kata Ahmad Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun nomenklatur tim pemenangan tersebut.

“Tentu nomenklaturnya sudah, susunannya sudah, tinggal diiisi masing-masing. Namun, yang pertama perlu segera dibentuk adalah jubir (juru bicara),” ujar Jazilul.

Jazilul juga mengatakan, nama anggota tim pemenangan sudah ada, tetapi belum bisa diumumkan.

Baca juga: PKS Belum Dapatkan Jadwal Kunjungan PKB dan Tunggu Rapat Majelis Syuro

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com