Muncul Wacana WFH untuk Atasi Polusi, Menpan-RB: Sedang Dikaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku tengah mengkaji wacana aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Wacana ASN melakukan WFH muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi polusi udara yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam beberapa waktu terakhir.

"Soal WFH ASN ini sedang kita kaji dengan komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah," kata Anas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Kualitas Udara Jabodetabek Buruk, Jokowi: Jika Perlu, Kita Dorong Work From Home

Anas menuturkan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan terkait wacana WFH ASN, yakni urgensinya, dampaknya terhadap pelayanan, serta sistemnya.

Ia menyebutkan, Kemenpan-RB akan menetapkan kriteria-kriteria pekerjaan ASN yang bisa dilakukan dari rumah.

Anas tidak mau kebijakan WFH nantinya malah dijadikan alasan oleh ASN untuk mangkir dari pekerjaannya.

"Dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi, maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah, ini semua lagi dikaji," ujar Anas.

Baca juga: Heru Budi: Kami Tak Bisa Paksa Perusahaan Swasta WFH Saat KTT ASEAN

Politikus PDI-P itu mengatakan, kebijakan WFH sesungguhnya sudah mulai diberlakukan di sejumlah kementerian/lembaga, tetapi perlu ada pengaturan yang lebih konprehensif.

"Tentu DKI punya pertimbangan khusus ya terkait soal WFH, tetapi Kemenpan-RB sedang menyiapkan scara komprehensif," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan kebijakan WFH kepada lembaga dan perusahaan masing-masing di tengah kian buruknya kualitas udara Jakarta.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganKLHK Sigit Reliantoro mengatakan, untuk mengambil keputusan WFH atau tidak, manajemen kantor bisa mengacu pada status kualitas udara Jakarta yang dapat dipantau dari sejumlah situs web dan platform.

"Mungkin kita juga mengadopsi kebijakan dari Pemprov DKI. Jadi yang kami sediakan adalah sarana untuk mengambil keputusan," kata Sigit saat konferensi pers di Kantor KLHK, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023).

"Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk manajemen masing-masing menentukan apakah perlu WFH atau tidak, gitu, karena kan tidak setiap hari fenomenanya terjadi," ujar dia.