Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Kita Solid meski Ada Pihak yang Coba Adu Domba

Kompas.com - 04/09/2023, 22:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa hingga kini jajaran partainya solid mendukung bakal calon presiden (bacapres), Ganjar Pranowo.

Meski demikian, dia menyebut, ada pihak yang mencoba menerapkan politik pecah belah atau adu domba pada PDI-P.

"Loh, kita enggak ada yang pecah, kita solid, meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik devide et impera (pecah dan berkuasa) tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Respons Keinginan Demokrat Pertemukan SBY-Megawati, PDI-P: Semua Bertahap

Ia tak mengungkap lebih jauh soal pihak yang mencoba melakukan politik devide et impera itu.

Namun, Hasto mengatakan, semua PDI-P serempak mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024.

Sebab, menurut dia, semua kader sudah melihat Ganjar cocok memimpin bangsa ke depan.

"Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit," kata dia.


Dia juga mengungkapkan bahwa partai politik pengusung Ganjar optimistis akan kemenangan pada Pilpres 2024.

Baca juga: Anies-Cak Imin Duet, PDI-P Buka Peluang Koalisi dengan Demokrat

Hari ini, pimpinan partai pengusung Ganjar mengadakan rapat. Dalam rapat secara tertutup itu, turut dibahas soal strategi besar pemenangan Ganjar.

Salah satu langkah yang sudah dilakukan yakni membentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar.

"Diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional, itu sudah dibentuk, strukturnya terdiri dari dewan penasihat, dewan pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com