Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Pamer Ekonomi Pesantren di Depan Pengusaha ASEAN

Kompas.com - 04/09/2023, 20:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memamerkan pemberdayaan ekonomi melalui pesantren di hadapan para pelaku usaha negara-negara ASEAN dalam acara ASEAN Business Award 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Pada forum yang terhormat ini, saya ingin sedikit berbagi pengalaman Indonesia dalam mendukung UMKM di dalam negeri melalui pemberdayaan ekonomi pesantren," kata Ma'ruf dalam pidato kuncinya, Senin malam.

Ma'ruf menuturkan, pesantren adalah institusi pendidikan yang sangat khas Indonesia dan punya peran yang terus berkembang.

Baca juga: PM Malaysia dan Sultan Brunei Tiba di Indonesia Hadiri KTT ASEAN

Ia menyebutkan pesantren yang dahulu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kini fungsi dan perannya semakin besar mengikuti perkembangan di tingkat nasional dan global.

Salah satunya, kata dia, menggerakkan kemandirian ekonomi rakyat khususnya dalam menghasilkan produk-produk halal.

"Ekonomi pesantren telah menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Ma'ruf.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu menyebutkan, jumlah pesantren yang mencapai puluhan ribu peran pesantren dalam menggerakkan ekonomi berpotensi untuk terus dikembangkan.

"Pesantren di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan," kata dia.

Baca juga: Para Menlu Sepakat Rekomendasikan ASEAN Concord IV Disahkan dalam KTT Ke-43

Di samping itu, Ma'ruf juga mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara-negara ASEAN.

Ia menyebutkan, terdapat lebih dari 70 juta UMKM di ASEAN, di mana lebih dari 90 persen usaha domestik di negara-negara ASEAN berbentuk UMKM.

Ma'ruf mengatakan, UMKM juga berkontribusi menciptakan 85 persen lapangan kerja, serta menghasilkan 44 persen produk domestik bruto dan 18 persen ekspor nasional di kawasan.

"Saya harap, kerja sama antar-bisnis besar, menengah, dan kecil semakin kokoh dan saling menguntungkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com