Pengamat: Jika yang Berlaga "All The President's Men", Proses Politik Kurang Sehat untuk Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menilai proses demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi tidak sehat jika bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan turut mengusung narasi keberlanjutan.

Kemungkinan itu dilakukan Anies karena bakal calon wakil presidennya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan saat ini.

"Jika yang berlaga adalah all the president's men, maka proses politik ini kurang sehat untuk demokrasi," ujar Umam kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (4/9/2023).

"Artinya, praktis tidak ada elemen penyeimbang yang menjalankan fungsi checks and balances untuk mengevaluasi proses pemerintahan yang berjalan," katanya lagi.

Baca juga: Cerita di Balik Manuver Surya Paloh Tinggalkan AHY dan Pasangkan Anies-Cak Imin

Terlebih, menurutnya, ada pernyataan yang mulai muncul dari partai pengusung Anies, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta agar Anies tidak dinilai sebagai antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kondisi Anies yang mungkin mengusung narasi keberlanjutan bisa terjadi karena diakibatkan operasi politik yang membabat kekuatan oposisi.

"Termasuk, baku atur koalisi yang tidak memberi ruang bagi berkembangnya kekuatan oposisi, melalui negosiasi politik yang pragmatis dan oportunistik," ujar Umam.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil berpandangan, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan semestinya tidak dianggap sebagai antitesa dari Presiden Jokowo meski membawa narasi perubahan.

"Mengatakan Pak Anies antitesis, saya kira bukan antitesis," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Baca juga: Sikap PKS Berubah: Dulu Dukung Demokrat soal Pengumuman Bakal Cawapres, Kini Dukung Anies-Cak Imin

Muzzammil berpandangan, narasi perubahan dan berkelanjutan yang dibawa oleh seorang kandidat dalam pemilihan umum adalah hal yang wajar, baik itu di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, narasi itu sah-sah saja diusung oleh kandidat yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan seperti Anies.

Ia mengatakan, narasi perubahan yang dibawa Anies pun tidak menjadikannya sebagai antitesa Jokowi karena perubahan yang dilakukan bertujuan untuk Indonesia yang lebih baik.

"Yang kita bawa adalah kita berharap Indonesia yang lebih baik ke depan, dengan cara melanjutkan yang baik dan mengubah yang belum kita anggap baik, saya kira hal yang wajar saja," ujar Muzzammil.

Muzzammil pun tidak mempermasalahkan posisi Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies bisa mengganggu narasi perubahan yang diusung.

Baca juga: Minta Anies Cari Nama Baru Koalisi, Demokrat Klaim AHY yang Gaungkan Perubahan

Sebagaimana diketahui, Anies dan Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Deklarasi itu sekaligus menyambut masuknya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Namun, Partai Demokrat yang kecewa dengan penunjukan Cak Imin, lebih dulu mencabut dukungan untuk Anies dan memutuskan keluar dari KPP.

Apabila dilihat dari komposisinya, KPP kini beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Dengan kata lain, hanya PKS yang merupakan partai di luar koalisi pendukung pemerintahan saat ini.

Baca juga: PKS Tak Mau Anies Dianggap Antitesis Jokowi