Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut bahwa sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah jelas terlihat dari pidato politik Megawati Soekarnoputri saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) pada Jumat (24/5/2024).

Menurut Ray, dari pidato Megawati sudah sangat jelas mengatakan bahwa PDI-P bakal berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Ketua Umum PDI-P tersebut menyebut, berpolitik tidak melulu mencari zona nyaman.

“Tak perlu ada lagi tafsir. Pidato Ibu Mega jelas menyatakan bahwa PDI-P siap beroposisi. Bahkan, jika itu hanya menyisakan PDI-P di luar. Berpolitik, kata ibu Mega, bukan melulu mencari zona nyaman. Tapi juga zona ujian. Apalagi demi mempertahankan keyakinan dan pandangan,” kata Ray dalam keterangannya, Minggu (26/5/2024).

Baca juga: Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Kemudian, dia mengatakan, Megawati dengan tegas meminta fraksi PDI-P di DPR untuk menjaga agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diobok-obok melalui revisi UU MK yang sedang mau diajukan.

Selain itu, menurut Ray, Presiden ke-5 RI tersebut mengkritik rencana penambahan kementerian atas nama pembangunan.

“Tidak ada masa yang sulit, kata Ibu Mega, dibanding kala beliau jadi presiden di awal-awal reformasi. Bahkan, dalam kondisi seperti itu pun, jumlah anggota kabinet tetap ramping dan banyak diisi oleh kalangan non partai,” ujarnya.

Dia juga menyebut, Megawati dengan tegas mengkritik langkah kepolisian yang dinilai mulai lebih dekat dengan politik dibandingkan sebagai aparat keamanan yang profesional.

Baca juga: Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Oleh karena itu, Ray kembali menyebut bahwa PDI-P dipastikan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia pun mengapresiasi keputusan tersebut.

"Dengan sikap ini, tak perlu ada lagi keraguan. PDI-P mengoposisi. Dan putusan ini sangat tepat. Perwujudan dari penghormatan PDI-P atas suara rakyat yang memilih mereka. Teguh memegang amanah bagian penting dari menegakan politik bermartabat. Nilai yang hampir hilang dalam kultur politik Indonesia saat ini,” katanya.

Ray mengatakan, banyak harapan jika PDI-P akhirnya benar memutuskan berada di luar pemerintahan. Sebab, menurut dia, selama ini pengawasan atas kekuasaan tidak berjalan dengan dalih rekonsiliasi atau silaturahmi.

"Posisi PDI-P di oposisi ini, sekaligus menghidupkan kembali politik. Demokrasi terasa kembali bermakna setelah luluh lantak oleh politisi mengejar kekuasaan atas nama rekonsiliasi, silaturahmi atau sederet istilah kamuflase lainnya. Yang pada akhirnya bertujuan saling berbagi kekuasaan, dan emoh jadi di barisan oposisi,” ujar Ray.

Baca juga: Menanti Sikap PDI-P terhadap Pemerintahan Prabowo, Isyarat Oposisi dari Megawati

Sebagaimana diketahui, dalam pidato politiknya, Megawati tidak secara gamblang menyebut sikap PDI-P terkait pemerintahan ke depan.

Namun, Megawati memang mengkritisi banyak hal dari pemerintahan. Mulai dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemliu) 2024 yang penuh kecurangan, keterlibatan TNI-Polri dalam politik praktis, dan watak kepemimpinan yang otoriter populis yang legalisme otokratis sehingga membuat hukum jadi pembenar demi ambisi kekuasaan.

Kemudian, mengkritik proses revisi UU MK dan Penyiaran sampai menyinggung soal kabinet yang terlalu gemuk di samping tentu menyebut soal perlakuan yang diterima PDI-P selama ini.

Megawati juga meminta semua kader PDI-P tetap kritis dan merumuskan sikap partai terhadap kebijakan pemerintahan ke depan. Dia menekankan bahwa Indonesia harus bisa berdiri pada kaki sendiri karena negara ini punya modal yang kuat.

Baca juga: Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK