[POPULER NASIONAL] Demokrat Tak Rela Nasdem-PKB Pakai Nama "Koalisi Perubahan" | Sikap PKS soal Manuver Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap dari para anggota dan mantan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih menjadi sorotan pembaca pada akhir pekan lalu.

Sikap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait keputusan Partai Nasdem memasangkan bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tetap disorot pembaca.

Partai Demokrat nampak masih kesal akibat manuver Nasdem dan Anies. Mereka mendesak supaya Nasdem yang menggandeng PKB menggunakan nama baru selain Koalisi Perubahan.

Sedangkan PKS memaparkan sikapnya usai terjadi gejolak di tubuh KPP.

Baca juga: Singgung Anies, Demokrat: Sibuk dengan Teman Baru, Tinggalkan Kawan Lama yang Berjuang Bersama

1. Minta Anies Cari Nama Baru Koalisi, Demokrat Klaim AHY yang Gaungkan "Perubahan"

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tak selayaknya Nasdem dan koalisi barunya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggunakan nama koalisi perubahan lagi.

Pasalnya, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan dari Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Koalisi perubahan itu bukan Surya Paloh, bukan Nasdem, yang menggaungkan perubahan itu Mas AHY bertahun-tahun," ucap Herzaky dalam acara Gaspol di Kompas.com ditayangkan Sabtu (2/9/2023).

"Kita cari teman sejalan ketemu yang namanya Nasdem dan PKS lalu mencari capres dan punya kesepakatan piagam kerja sama perubahan," sambung dia.

Baca juga: Demokrat Akan Gelar Pertemuan, Tentukan Arah Dukungan ke Depan

Oleh sebab itu, Herzaky meminta koalisi baru antara Nasdem dan PKB yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa membuat nama koalisi baru.

Demokrat menolak disebut keluar dari koalisi, karena yang membuat koalisi baru adalah Nasdem dan PKB.

"Ada orang yang tidak komitmen, mengapa masih bawa nama perubahan, buat nama baru lah. entah koalisi apa," katanya.

"Kita tidak hengkang tidak keluar, mereka yang buat koalisi baru," sambung Herzaky.

Herzaky juga menilai masyarakat sudah pintar memberikan penilaian terkait dengan arti perubahan yang diusung oleh Demokrat.

Baca juga: Ketua DPC Demokrat: Jangan Pilih Anies Baswedan!

Dia menyebut, saat ini, Anies yang sudah bermitra dengan partai pendukung pemerintah belum tentu bisa membicarakan kritik kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini.

Adapun Anies saat ini didukung oleh Nasdem dan PKB, yang merupakan bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Herzaky, hal tersebut memberikan dampak ciutnya kritik-kritik pendukung Anies terhadap pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) karena memilih cawapres dari partai koalisi pemerintah.

"Masyarakat ini kan pintar, sudah tau banget lah. jadi kalau teman-teman wah ini alternatif pemerintah? Kita tertawa. Jadi pendukung Anies juga sekarang enggak bisa mengkritik pak Jokowi. Cak Imin masa enggak menghormati cawapres," ucapnya.

"Tapi silakan beliau-beliau lah, karena bukan mitra koalisi lagi," ujar dia.

Baca juga: Baliho dan Spanduk Anies-AHY Dicopot di Jakarta, Ketua Demokrat DKI: Saya yang Instruksikan!

Sebagai informasi, Demokrat resmi memberikan pernyataan keluar dari koalisi pengusung Anies sejak Jumat (1/9/2023) lalu melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Sedangkan Anies dan Cak Imin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September, kemarin.

2. Sikap PKS di Koalisi Perubahan dan Ketidakhadirannya di Deklarasi Anies-Cak Imin...

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih untuk tetap bertahan dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres), sambil menunggu arahan lainnya dari dewan syuro partai terkait Pemilu 2024.

Awalnya, KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS ini sepakat mengusung eks Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 dengan sepenuhnya menyerahkan siapa pasangannya kepada Anies Baswedan.

Namun demikian, Partai Demokrat menyatakan hengkang usai Partai Nasdem secara sepihak memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan disebut sempat menemui Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri untuk melaporkan bahwa Cak Imin akan menjadi bakal mendampingi Anies.

Baca juga: Di Depan Kader PKS di Sumut, Anies: Sambut yang Memilih Bersama Kita...

Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf mengungkapkan, selepas pertemuan tersebut, Salim Segaf pun mengumpulkan jajaran pengurus PKS untuk membahas dinamika tersebut.

"Memang Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh sempat menjumpai ketua majelis syuro kami, dari situlah ketua majelis syuro kami mengajak kami untuk rapat membicarakan perkembangan terakhir yang ada," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Muzzammil memaklumi bahwa partai-partai politik yang bergabung ke dalam sebuah koalisi untuk meraih kemenangan dengan menghitung kekuatan masing-masing partai.

Namun demikian, ia menekankan bahwa demokrasi punya sebuah tujuan yang mulia sehingga harus dilakukan dengan proses yang mulia pula.

"Jadi ketika ada hal-hal yang kurang pas ya terjadi seperti ini. Itu yang kami ingin kita semua belajar dalam berdemokrasi," ujar Muzzammil.

Baca juga: Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan, Balihonya Bersama Anies, Nasdem, dan PKS Masih Mejeng di Bekasi

Muzzammil menyatakan, proses masuknya PKB ke KPP semestinya tidak akan menimbulkan guncangan jika dilakukan dengan cara yang lebih halus.

"Harusnya ini tidak ada friksi apa-apa kalau kita kelola tidak awal dengan masuk sebagai salah satu partai dalam koalisi, lalu kita bicarakan, tidak ada masalah sama sekali," kata dia.

Muzzamil menyebutkan, PKS masih mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Dia menambahkan, sikap PKS mendukung Anies tidak berubah karena hal itu merupakan amanat dari Majelis Syuro PKS.

"Posisi PKS tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai, itu majelis syuro partai, mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Di mana Pak Anies diusung sebagai capres, PKS full mendukung hal itu," kata Muzzammil.

Baca juga: PKS Tak Mau Anies Dianggap Antitesis Jokowi

Muzzammil menegaskan, sikap politik PKS akan mengikuti majelis syuro sebagai lembaga yang punya wewenang untuk menetapkan calon presiden dan/atau wakil presiden yang diusung oleh PKS.

Ia melanjutkan, PKS pun masih menjadi anggota Koalisi KPP pengusung Anies, meski PKS tidak hadir dalam acara deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya pada Sabtu siang.

"Kami sangat menghormati, bahkan kami mengikuti (acara deklarasi). Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu, kami bersama koalisi (perubahan), karena koalisi itu ditegaskan oleh capres Anies juga," kata dia.

Muzammil melanjutkan, PKS juga menghormati sikap Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS belum mengambil sikap terkait duet Anies-Muhaimin karena masih menunggu keputusan musyawarah majelis syuro yang akan digelar dalam waktu dekat.

Baca juga: PKS Yakin Koalisi Anies Tak Guncang jika Muhaimin Masuk dengan Smooth

"Kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami," kata Muzzammil.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak menghadiri acara deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya, Sabtu siang.

"Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya," kata Syaikhu dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu sore.

Syaikhu mengatakan, Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebelumnya sempat mengirim seorang utusan ke PKS untuk menyampaikan surat.

Surat itu berisi pesan bahwa Muhaimin bersedia menjadi cawapres Anies, sekaligus mengundang elite PKS menghadiri deklarasi yang dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres Anies, PKB Akan Temui PKS

Syaikhu pun mengaku sudah menghubungi Muhaimin untuk menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir.

"Ya tadi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan, cuman kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya," kata Syaikhu.