JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, penurunan baliho bergambar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan merupakan reaksi spontan para kader di daerah.
Menurut dia, itu dilakukan setelah DPP Demokrat menjelaskan kronologi bagaimana Anies menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Kemudian ini (kronologi) juga dikirimkan ke seluruh kader, ke seluruh tingkatan Partai Demokrat. DPD di tingkat provinsi, DPC di tingkat kabupaten kota. Dan ini menjadi reaksi apa yang harus dilakukan ya karena kami merasa dikhianati sudah tidak ada trust lagi untuk kita bersama-sama berlayar," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Baca juga: Demokrat Ungkap Arahan AHY Usai Anies-Nasdem Disebut Berkhianat, Direspons SBY
Herman menyatakan ini saat ditanya apakah penurunan baliho oleh pengurus atau kader Partai Demokrat di beberapa daerah merupakan instruksi pengurus DPP.
Herman lantas menilai, penurunan baliho sebagai bentuk kekecewaan pengurus Partai Demokrat atas penunjukkan sepihak Cak Imin menjadi cawapres Anies.
"Lebih baik ya kita minggir dulu. Apa caranya? kita turunkan baliho kembali yang ada gambar Anies, sama-sama kita turunkan karena situasinya kami benar-benar tidak tahu kalau di luar itu ada persekongkolan yang kemudian tidak membawa kami. Dan (malah) membangun koalisi baru," kata dia.
Anggota Komisi VI DPR itu juga menyinggung kubu Anies seolah hendak membangun koalisi baru setelah menunjuk Cak Imin.
Namun, Demokrat menyayangkan keputusan itu karena tanpa ada pembicaraan di lingkungan internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Penetapan koalisinya mereka dan kemudian menetapkan calon presiden tetap Anies, wakil presidennya Pak Muhaimin. Ini yang pada akhirnya kami pun tahu bawa akhirnya Mas Anies ada di Jawa Timur berkunjung ke ibunya Pak Muhaimin," ucap dia.
Baca juga: Jokowi Klaim Tak Bahas Duet Anies-Muhaimin Saat Bertemu Surya Paloh
Lebih jauh, Herman menilai, penunjukkan Cak Imin menjadi cawapres terlihat aneh lantaran tidak ada komunikasi atau penyampaian secara baik oleh Anies maupun Partai Nasdem.
Dari situ, ia mempertanyakan bagaimana jika Anies benar menjadi Presiden RI ke depannya.
"Belum jadi presiden kok kita tidak membangun trust, tidak membangun etika komunikasi yang baik. Izin dulu, kulonuwun dulu, kami juga bisa memakluminya," kata dia.
Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan tidak akan lagi membantu bakal calon presiden Anies Baswedan melalui media sosial dan alat peraga baliho karena merasa dikhianati.
Demokrat menyatakan, Anies dan Partai Nasdem diam-diam membuat kesepakatan supaya Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapresnya.
"Mohon maaf, begitu ada rilis ini, kader-kader kami di seluruh Indoensia sudah meminta izin pelan-pelan kami akan mencopot baliho yang ada muka Anies Baswedan, dan men-take down, menurunkan semua postingan kami yang ada namanya Anies Baswedan," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).
"Mas Anies silakan Anda diperjuangkan di medsos. Jika ada yang menyerang-menyerang silakan, kami tidak ada lagi urusannya," ucap dia.
Herzaky mengatakan, kader Partai Demokrat sangat kecewa dengan keputusan itu karena menganggap Anies adalah pemimpin berintegritas dan mempunyai etika politik.