Koalisi Retak gara-gara Isu Anies-Muhaimin, Jokowi: Urusan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mau banyak komentar mengenai situasi koalisi partai politik yang retak setelah berembusnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Jokowi menegaskan, ia tidak ikut campur dalam isu pencalonan presiden dan wakil presiden karena itu merupakan kewenangan partai politik.

"Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jumat (1/9/2023).

Jokowi pun mengeklaim tidak membahas wacana duet Anies-Muhaimin saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/8/2023) sore.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, pertemuannya dengan Surya Paloh adalah pertemuan biasa.

"Enggak ada sama sekali, enggak ada," kata Jokowi.

Untuk diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan disebut tengah retak gara-gara munculnya wacana duet Anies-Muhaimin.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar merupakan anggota KIM bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahkan, Muhaimin sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, sebelum akhirnya diisukan bakal berduet dengan Anies.

Di sisi lain, KPP yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga terbelah.

Demokrat menuding Anies telah berkhianat karena setuju dengan keputusan Surya Paloh untuk berduet dengan Muhaimin.

Padahal, menurut Demokrat, Anies sudah setuju untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara itu, PKS mengaku akan tetap mengusung Anies sebagai bakal calon presiden.