Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengaku Tak Tolak AHY Jadi Cawapres Anies, Surya Paloh: Dia Adik Saya

Kompas.com - 31/08/2023, 23:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku tidak pernah menolak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan.

Pernyataan ini Surya sampaikan saat merespons pihak Partai Demokrat yang merasa terkhianati karena Nasdem disebut memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) Anies.

“Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY, sungguh saya harus katakan itu,” ujar Surya Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Anies Setuju Muhaimin Jadi Cawapres, Demokrat: Rentetan Pengkhianatan!

Surya bahkan menyebut AHY merupakan adiknya. Menurut dia, sebagai anak muda, AHY merupakan sosok yang diharapkan menjadi bintang yang sedang naik daun.

“Apalagi di dalam publik tulisan, dia adik saya. AHY sebagai seorang adik,” tutur Surya.

Meski demikian, Surya mengaku tidak mengetahui apakah di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, ada pihak yang tidak sepakat AHY menjadi pendamping Anies.

Menurut dia, struktur kepengurusan partai di KPP begitu sederhana jika dibandingkan partai tingkat nasional lainnya.

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Anies Ajukan Nama AHY ke Koalisi, Diminta Nasdem Tunda Dulu

“Saya belum dikasih teleskop sama Anda bagaimana saya bisa cek satu persatu ini faksi 1, faksi 2, faksi 3 (ada yang tidak setuju AHY cawapres Anies),” kata Surya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai Surya Paloh dan Anies mengkhianati kesepakatan pembentukan KPP.

Riefky mengungkapkan, Surya Paloh telah sepakat dengan Anies Baswedan menunjuk Muhaimin sebagai bakal calon wapres.

Demokrat menilai, langkah Anies dan Nasdem telah mengkhianati kesepakatan pembentukan KPP. Pihaknya juga menilai mereka telah mengambil keputusan sepihak menyetujui kerja sama dengan PKB.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tutur Riefky dalam keterangannya.

Riefky menyebut, Anies sebagai pihak yang mendapatkan mandat telah memilih AHY sebagai cawapresnya.

Sebab, AHY dinilai memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP. Meski didesak banyak pihak mengenai kepastian nasib KPP, Anies sampai saat ini tak kunjung mengumumkan cawapresnya.

“Karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi,” ujar Riefky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com