Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Elektabilitas PDI-P Ungguli Gerindra di Sumatera, Jateng, Jatim, Bali, Sulawesi, dan Maluku

Kompas.com - 30/08/2023, 20:18 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas PDI-P mengungguli Gerindra di sejumlah wilayah.

Partai politik (parpol) berlambang banteng moncong putih menjadi pilihan utama responden di wilayah Jawa Tengah-DIY (Daerah Istimewa Yogyakarya), Jawa Timur, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.

“Sumatera cenderung yang lebih unggul adalah PDI-P, diikuti Gerindra,” ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/8/2023).

Di wilayah Sumatera, PDI-P memperoleh elektabilitas 19,8 persen dan Gerindra mendapatkan 12,9 persen.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Disusul Gerindra dan Golkar

Kemudian, elektabilitas PDI-P dominan di Jawa Tengah dan DIY dengan perolehan 44,6 persen. Sementara Gerindra hanya memperoleh 12,9 persen.

Selanjutnya, di wilayah Jawa Timur PDI-P memperoleh tingkat elektoral mencapai 28,1 persen dan Gerindra 11,2 persen.

Jarak elektabilitas yang cukup jauh juga terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di mana PDI-P mendapatkan elektabilitas 21,9 persen, sedangkan Gerindra hanya 7,2 persen.

Di Kalimantan, PDI-P mendapatkan tingkat elektoral 56 persen dan Gerindra 5,9 persen.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PDI-P 23,2 Persen, Berpeluang Hatrrick

Kemudian, di Sulawesi parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mendapat 16,9 persen dan parpol yang dinakhodai Prabowo Subianto cuma memperoleh elektabilitas 4,4 persen.

Terakhir, PDI-P unggul di wilayah Maluku-Papua dengan raihan elektoral 23,5 persen. Sementara Gerindra mendapatkan elektabilitas 14,1 persen.

Diketahui, survei LSI ini dilakukan secara tatap muka pada 3-9 Agustus dan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun atau lebih.

Populasi dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error lebih kurang 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Baca juga: Soal Kader PDI-P Ajak Milih Sebelum Masa Kampanye, Bawaslu: Sudah Diproses

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com